REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin kembali meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Kali ini, Bey memantau MPLS di SMK Negeri 1, Kota Bandung, Rabu (17/7/2024).

Bey mengatakan, dirinya sangat senang karena di hari ketiga MPLS ini para siswa baru terlihat sudah tidak tegang. Mereka pun, telah saling mengenal.

Pemandangan seperti ini agak berbeda dengan hari pertama dan kedua saat dirinya meninjau MPLS di Kota Bekasi dan Kabupaten Bandung Barat. "Saya lihat pada tersenyum di hari ketiga ini, salah satunya mungkin karena sudah saling kenal," ujarnya.

Sebanyak 400 siswa baru SMKN 1 Kota Bandung yang mengikuti MPLS itu juga sangat bersemangat dan bergembira mengikuti semua kegiatan yang dimulai sejak pukul 06.00 WIB. Bey kemudian memotivasi para siswa baru yang didominasi perempuan. "Saya senang melihat siswa barunya karena semua bergembira dan bersemangat," katanya.

Ia mengungkapkan, salah satu tujuan kedatangannya ke SMKN 1 Kota Bandung adalah untuk memastikan selama kegiatan MPLS tidak ada tindakan perundungan kepada siswa baru. MPLS di sekolah yang berada di Jalan Wastukencana itu pun digelar selama empat hari. "Kami ingin selama MPLS tidak ada perundungan," kata Bey.

Namun tak hanya saat MPLS, perundungan juga tidak diperbolehkan selama kegiatan belajar mengajar. "Tak hanya dalam MPLS, tapi pada saat KBM juga tidak boleh ada perundungan," kata Bey.

Saat ini jurusan bisnis manajemen dan layanan pariwisata SMKN 1 Kota Bandung menjadi vokasi yang paling banyak diminati oleh siswa baru. Bey mengapresiasi karena program-program di sekolah tersebut menjadi salah satu yang terbaik di Jabar.

"Saya sudah mendengar kalau SMKN 1 ini jurusan bisnis manajemen dan layanan pariwisata paling banyak peminatnya. Program-program di sekolah ini juga menjadi salah satu yang terbaik di Jabar, jadi beruntung bisa diterima di sini," katanya.

Dalam kesempatan itu, Bey melaporkan bahwa pada PPDB 2024, pihaknya telah menganulir 223 Calon Peserta Didik Baru (CPDB) di tahap pertama dan 54 CPDB di tahap kedua. Mayoritas kasusnya adalah ditemukannya kecurangan pada sistem zonasi.

"Di tahap pertama PPDB, kami menganulir 223 CPDB dan di tahap kedua 54 CPDB. Kami bukan bangga menganulir, tapi justru sedih karena harus diawali dengan kecurangan sehingga dengan berat hati kami harus lakukan hal itu," ujarnya.

Bey berharap PPDB tahun depan di Jabar bisa berjalan lebih baik lagi dan meminta semua pihak agar lebih disiplin menjalankan aturan. "Saya berharap tahun depan lebih baik lagi dan kami juga akan melaporkan semuanya ke Kemendikbudristek tentang evaluasi PPDB tahun ini, khususnya tingkat SMA dan SMK di Jabar," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika