REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU--Ribuan honorer yang terdiri dari guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya di Kabupaten Indramayu menggelar unjuk rasa, Rabu (15/1/2025). Dalam aksinya, mereka menuntut agar segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.

Tuntutan itu mereka sampaikan di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Gedung DPRD Kabupaten Indramayu. Salah seorang perwakilan guru honorer, Tarja mengatakan, para guru honorer selama ini telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun bahkan hingga puluhan tahun. Namun, nasib mereka justru memprihatinkan.

Untuk itu, kata Tarja, ia dan rekan-rekannya meminta agar pemerintah daerah memasukkan seluruh guru honorer yang terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam anggaran 2025. “Tuntaskan tenaga honorer 2025 tanpa terkecuali yang terdata dalam data base BKN,” katanya.

Tarja pun mempertanyakan dalih ketiadaan anggaran daerah. “Kalau katanya anggaran tidak cukup, kenapa bisa dialihkan ke sektor lain? Kenapa kami yang sudah bertahun-tahun mengabdi tidak diperhatikan?,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Indramayu, Caridin menyatakan, saat tes PPPK terdahulu, tercatat ada 1.942 guru honorer yang mendaftar. Dari jumlah itu, yang terangkat sebanyak 595 orang. “Kuota untuk tahap selanjutnya akan dibahas oleh BKPSDM. Insya Allah nanti ada gelombang berikutnya tahap kedua,” katanya.

Caridin pun mendukung penuh aspirasi para honorer untuk diberikan formasi dan menjadi PPPK penuh waktu. Ia bahkan ikut mengawal jalannya audiensi perwakilan honorer dengan DPRD Indramayu, BKPSDM Indramayu, BKD Indramayu, dan Bappeda-Litbang Indramayu.

Hasil audensi itupun disambut gembira para honorer. Pasalnya, baik eksekutif maupun legislatif sama-sama berkomitmen memperjuangkan nasib mereka. Teriakan takbir pun menggema di depan Gedung DPRD Indramayu, Rabu (15/1/2025). Bahkan, para honorer melakukan sujud syukur dan banyak di antaranya yang menangis haru.

Koordinator aksi, Ilham mengaku sangat bersyukur atas komitmen yang diberikan oleh legislatif maupun eksekutif soal nasib mereka. “Sujud syukur ini karena dari legislatif dan eksekutif sudah mau memperjuangkan tuntutan kami,” kata pria yang telah menjadi guru honorer selama 20 tahun di SDN 4 Sumbon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Imron Rosadi mengungkapkan, sudah berdiskusi dengan perwakilan honorer, dan dihadiri kepala Disdikbud, BKPSDM, BKD, dan Bappeda-Litbang Indramayu. “Alhamdulillah semuanya berkomitmen ingin (honorer) diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” katanya.

Imron mengatakan, akan memperjuangkan pengangkatan para honorer melalui badan anggaran. Saat ini, daftar nama para honorer yang sudah terdata di BKN pun sudah dipegang oleh DPRD Indramayu. “Kepada BKPSDM, tolong data para honorer ini jangan sampai ada yang tercecer, jangan sampai ada orang yang menyalip. Mereka semua di sini menjadi prioritas,” katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika