REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat menegaskan tidak boleh ada dualisme organisasi atau kepemimpinan di Jawa Barat. Terlebih, saat ini telah dikukuhkan Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 yaitu Anindya Bakrie.

"Kadin-kadin di daerah termasuk Kadin Jabar harus menyesuaikan sehingga tidak ada lagi dualisme Kadin Jabar," ujar Caretaker Ketua Kadin Jawa Barat Agung Suryamal Sutisna, Rabu (5/2/2024).

Agung mengatakan, telah mengumpulkan sejumlah tokoh Kadin Jabar untuk membahas Kadin Jabar ke depan. Ia pun menyampaikan tentang rencana penyelenggaraan musyawarah Provinsi Kadin Jabar di bulan Februari.

"Musyawarah Provinsi Kadin Jabar ini diperlukan sebagai langkah agar Kadin Jabar secara legalitas diakui pemerintah," kata dia.

Agung mengaku, telah mendapatkan perintah langsung dari ketua umum untuk menyelenggarakan musyawarah provinsi Kadin Jabar. Ia pun mengajak semua pihak untuk berdiskusi tentang Kadin Jabar termasuk mengajak Almer Faiq Rusydi yang diketahui sebagai Ketua Kadin Jabar versi sebelumnya.

"Saya sudah mencoba melakukan komunikasi dengan Almer untuk ikut musyawarah provinsi bahkan saya sempat menyampaikan akan ditanggung oleh caretaker Kadin Jabar dan Kadin Indonesia," kata dia.

Agung menambahkan sejumlah pihak merasa prihatin dengan kondisi carut marut Kadin Jabar. Oleh karena itu, pihaknya akan berusaha mempersatukan semua pihak di Kadin Jabar dan berjalan dengan baik.

Ia melanjutkan musyawarah provinsi Kadin Jabar tanggal 15 Oktober 2024 dinyatakan cacat hukum. Sebab semua pihak meminta saat itu untuk terlebih dahulu ditunda ke bulan Desember tahun 2024.

Eks Ketua Kadin Jabar Cucu berharap Kadin Jabar bersatu melalui musyawarah provinsi Kadin Jabar. Ia menyebut kepemimpinan Kadin Anindya Bakrie merupakan yang sah. "Musyawarah provinsi ini adalah langkah untuk mempersatukan lagi Kadin Jabar," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika