REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyoroti persoalan daya tampung sekolah negeri di Kota Bogor yang masih menjadi kendala bagi masyarakat. Meskipun jumlah sekolah negeri terus bertambah, jumlah siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA masih jauh lebih besar dibandingkan kapasitas yang tersedia.

Dalam dialog yang digelar di DPRD Kota Bogor, Iwan Suryawan menjelaskan saat ini Kota Bogor memiliki 10 SMA Negeri yang tersebar di enam kecamatan, sementara jumlah SMP Negeri mencapai 21 sekolah, dengan rencana penambahan SMPN 22 pada 2025 dan SMPN 23 yang masih dalam tahap pembangunan.

Namun, sebaran sekolah tersebut dinilai belum cukup untuk menampung seluruh lulusan SD dan SMP yang ingin bersekolah di negeri.

"Ketika anggaran pembangunan sekolah baru diajukan, jumlahnya memang sudah tersebar di setiap kecamatan. Namun, ada kendala aksesibilitas bagi siswa yang tinggal di wilayah perbatasan. Selain itu, daya tampung sekolah negeri masih belum mencukupi dibandingkan jumlah siswa yang ada," ujar Iwan di Kota Bogor dalam keterangan tertulis Selasa (25/3/2025).

Keterbatasan daya tampung ini membuat banyak siswa dari keluarga kurang mampu harus bersekolah di sekolah swasta. Akibatnya, tak sedikit yang mengalami kesulitan dalam membayar biaya sekolah, bahkan ada yang tidak bisa menebus ijazahnya.

Menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat yang melarang penahanan ijazah, Iwan menilai kebijakan ini memberi manfaat bagi masyarakat tetapi menimbulkan keberatan dari pihak sekolah swasta yang mengandalkan biaya pendidikan dari para siswa.

"Masalah utama adalah jumlah sekolah negeri dan swasta yang tidak seimbang, di mana sekolah swasta lebih mendominasi. Karena itu, kebijakan ini perlu waktu untuk disesuaikan agar bisa berjalan dengan baik," jelasnya.

Selain itu, ia menyoroti kekhawatiran sekolah swasta terhadap rencana pemerintah pusat membangun 1.000 sekolah rakyat, yang dinilai bisa mengancam keberlangsungan sekolah swasta.

"Kami di DPRD akan terus mengawal dan mengawasi pembangunan pendidikan di Jawa Barat, khususnya di Kota Bogor agar kebijakan yang diambil dapat memberikan solusi terbaik bagi masyarakat," tutupnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika