REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bakal memperketat standar operasional prosedur (SOP) dalam proses produksi dan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai peristiwa keracunan yang dialami siswa di berbagai daerah.
"Sekarang bahan baku harus yang bagus, fresh, jadi SPPG (Satuan Pelayanan Pememihan Gizi) dan kepala SPPG yang ada di belakang itu harus berani menolak bahan baku yang jelek. Kemudian, mulai persingkat waktu produksi dengan pengiriman," ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana saat ditemui di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Senin (19/5).
Menurut Dadan, bahan baku yang segar jika tidak tepat waktu tiba di sekolah pun memengaruhi kesegaran dari makanan yang sudah diolah. Maka dari itu, proses distribusi dari dapur SPPG ke sekolahan perlu dipercepat.1
"Selama ini banyak kejadian karena masaknya terlalu lama, kemudian delivery-nya harus cepat, kemudian sampai di sekolah tidak boleh terlalu lama disimpan, harus langsung di makan," kata Dadan.
Setelah paket makanan tiba di penerima manfaat, pihak sekolah atau pengawas wajib mengecek ulang kesegaran dan kelayakan paket makanan yang akan diberikan kepada siswa. Jika kondisinya kurang memungkinkan, maka paket makanan harus ditarik ulang.
"Harus melakukan uji organ lab, jadi sebelum dibagikan harus dibuka, dicium, dirasakan. Kalau bagus kami langsung lanjutkan, kalau jelek kami langsung tarik," kata dia.
Di sisi lain, BGN dalam periode dua bulan sekali akan melakukan pelatihan kepada tenaga kerja di dapur SPPG. Pelatihan ini bekerja sama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, dan lainnya.
"Banyak kejadian di SPPG yang sudah dua tiga bulan melakukan kegiatan, sehingga menganggap itu menjadi kegiatan rutin, akhirnya kita putuskan setiap dua bulan harus ada penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika