REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Iwan Koswara menyoroti pentingnya pemerataan layanan dasar di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Jawa Barat 2025-2029.
Menurutnya, masih banyak ketimpangan akses dan kualitas layanan di berbagai daerah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi dalam lima tahun ke depan.
“Saat ini kita masih menghadapi disparitas pelayanan dasar. Ada kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK, akses layanan kesehatan masih belum merata, dan angka stunting masih tinggi di beberapa wilayah,” ujar Iwan kepada Republika, Senin (28/7/25)
Dalam dokumen RPJMD, disebutkan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya tercapai.
Bahkan masih ada kecamatan yang tidak memiliki fasilitas pendidikan menengah dan puskesmas representatif. Iwan menilai, hal ini mencerminkan masih lemahnya kebijakan terhadap wilayah-wilayah dengan tingkat keterisolasian tinggi.
“Pemerintah harus memastikan anak-anak di pelosok Jabar mendapat hak pendidikan yang sama seperti di kota besar. Begitu juga pelayanan kesehatan, jangan sampai warga harus menempuh jarak jauh hanya untuk mendapatkan pengobatan dasar,” tegasnya.
Iwan juga menekankan pentingnya penguatan perlindungan sosial berbasis data. Ia menyebut, validasi dan integrasi data masyarakat miskin dan rentan harus menjadi prioritas, agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
“Pembangunan Jawa Barat yang inklusif hanya bisa tercapai jika layanan dasarnya merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, tanpa kecuali,” pungkasnya.
Komisi V DPRD Jabar, lanjut Iwan, akan terus mengawal agar program prioritas yang tercantum dalam RPJMD betul-betul menjawab persoalan mendasar warga.
Pemerintah daerah, katanya, tidak hanya perlu fokus pada angka, tapi juga kualitas dan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika