Oleh: Pradi Supriatna, Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Partai Gerindra

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Secara regulasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Artinya, keputusan pembebasan atau pengurangan PBB ada di tangan pemerintah daerah tingkat dua, bukan provinsi.

Namun bagi saya, yang menarik adalah bagaimana Kang Dedi Mulyadi (KDM) tetap menaruh perhatian serius terhadap isu ini. Kepedulian KDM menunjukkan ia memahami PBB bukan sekadar angka dalam APBD, tetapi menyangkut hal yang harus diperhatikan khususnya untuk masyarakat kecil.

Meski jumlahnya mungkin tidak terlalu besar tetapi bagi keluarga yang masih berpenghasilan rendah, kewajiban ini tetap menjadi tekanan setiap tahun.

Ketika KDM mengangkat persoalan PBB, saya melihat ada sikap kepemimpinan yang berpihak berani menyuarakan dan mendorong agar kabupaten/kota bisa lebih peka terhadap kesulitan rakyat.

Bagi saya, ini bukan hanya soal teknis kewenangan, melainkan soal keberpihakan. KDM ingin menghadirkan rasa keadilan bahwa pajak jangan sampai menjadi beban yang menghalangi rakyat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan usaha kecil.

Namun, saya juga memahami, kebijakan pembebasan PBB harus dilaksanakan dengan hati-hati. Pemerintah kabupaten/kota tentu khawatir akan kehilangan sumber pendapatan. Karena itu, gagasan KDM bisa menjadi pemicu inovasi, bagaimana daerah bisa mencari sumber pendapatan alternatif tanpa harus memberatkan masyarakat kecil.

Menurut saya, sikap KDM ini cermin seorang pemimpin yang tidak terjebak pada batasan kewenangan formal. Ia berani memperjuangkan hal-hal yang menyentuh langsung kehidupan rakyat, meski secara birokrasi bukan ranah provinsi.

Kepedulian semacam ini layak diapresiasi dan lebih dari itu diteladani. Sebab, inti dari kepemimpinan adalah menghadirkan kebijakan yang meringankan beban rakyat, apa pun level kewenangannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika