REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Jawa Barat yang memasuki usia ke-80 tahun diharapkan semakin matang dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Bagi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi yang positif harus dibarengi penciptaan lapangan kerja baru yang mampu menyerap tenaga kerja lokal sehingga angka pengangguran dapat ditekan.
“Penyerapan tenaga kerja harus memprioritaskan warga Jawa Barat. Dengan begitu semua bergerak, ekonomi tumbuh, dan cita-cita Jawa Barat Istimewa bisa terwujud,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, Selasa (19/8/2025).
Ineu menekankan, pemerintah daerah bersama DPRD harus bersinergi dalam menciptakan lapangan kerja, salah satunya melalui program investasi produktif.
Menurutnya, setiap investasi yang masuk ke Jawa Barat harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menyerap sumber daya manusia (SDM) lokal agar memiliki daya saing lebih kuat.
“Investasi jangan hanya berhenti pada pembangunan fisik atau nilai modal. Yang lebih penting outcome-nya, yakni bagaimana bisa mendorong penyerapan tenaga kerja lokal dan berdampak nyata pada perekonomian masyarakat,” tutur Ineu.
Ia menilai, tingginya angka pengangguran dan persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan besar di Jawa Barat. Karena itu, investasi yang masuk tidak cukup hanya dilihat dari besarnya nilai, tetapi juga harus mampu menyentuh dimensi kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai investasi besar masuk, tetapi tidak menyerap tenaga kerja kita. Jawa Barat masih termasuk provinsi dengan tingkat pengangguran tinggi. Artinya, semua upaya pembangunan harus memberi dampak nyata pada penyelesaian masalah kemiskinan dan pengangguran,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Ineu mengajak masyarakat Jawa Barat menjadikan momentum Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Barat sebagai ajang penguatan kolaborasi.
Semua pihak, kata dia, perlu memiliki pandangan yang sama untuk bergotong royong memastikan tersedianya lapangan kerja yang luas sekaligus meningkatkan pembangunan demi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.