Selasa 02 Sep 2025 08:30 WIB

DPRD Jabar Dukung Aksi Demo di Kota Bandung Soal RUU Perampasan Aset Hingga Reformasi Polri

Pihak legislatif provinsi Jawa Barat menghormati setiap aspirasi.

Sejumlah massa membakar gerbang dan melempari Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar) saat aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (9/1/2025). Setelah diperingatkan, aparat akhirnya membubarkan paksa massa yang umumnya berpakaian hitam-hitam ini.
Foto: Edi Yusuf
Sejumlah massa membakar gerbang dan melempari Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar) saat aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (9/1/2025). Setelah diperingatkan, aparat akhirnya membubarkan paksa massa yang umumnya berpakaian hitam-hitam ini.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- DPRD Jawa Barat mendukung sikap aspirasi dari massa aksi demonstrasi di Kota Bandung pada 29-30 September 2025, dari RUU perampasan aset hingga reformasi Polri. Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Goena mengatakan pihak legislatif provinsi Jawa Barat menghormati setiap aspirasi yang muncul dari masyarakat dan memandangnya sebagai bagian dari iklim demokrasi yang sehat.

"Kami memahami keresahan dan harapan masyarakat. Aspirasi ini menjadi pengingat bagi kami semua untuk terus memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan hak-hak rakyat," kata Buky didampingi pimpinan DPRD Jabar lainnya di Gedung Sate Bandung, Senin (1/8/2025).

Buky mengatakan DPRD Jabar memberikan dukungan pada empat aspirasi yakni pertama mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Koruptor sebagai langkah tegas pemberantasan korupsi. "Kedua, mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Revisi KUHP agar sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat," ucap dia.

Ketiga, mendukung penuh penegakan hukum terkait kasus yang merenggut korban jiwa dalam demonstrasi, termasuk almarhum Affan Kurniawan, dengan harapan proses hukum berjalan transparan dan adil. Dan keempat, mendukung pelaksanaan reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia agar semakin profesional dan humanis dalam menjalankan tugas.

Selain itu, lanjut Buky, DPRD Jawa Barat juga menyampaikan beberapa hal penting yang ditujukan kepada pemerintah daerah, pusat, dan DPR RI, yakni menjamin kebebasan berpendapat masyarakat agar tetap terlindungi dengan baik.

Kemudian, mengatasi persoalan pengangguran dan ketenagakerjaan yang masih menjadi tantangan besar di Jawa Barat. Lalu, menindak tegas praktik premanisme dan pungutan liar yang meresahkan masyarakat.

Dan mengurangi kesenjangan dalam pendidikan, sekaligus menertibkan data penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar tepat sasaran. Serta, memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja informal melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.

"DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk selalu hadir bersama rakyat, menyuarakan kepentingannya, serta memperjuangkan keadilan sosial. Mari kita jaga semangat demokrasi dengan cara yang bermartabat dan damai, demi terwujudnya Jawa Barat yang lebih adil, aman, dan sejahtera," tutur Buky.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement