REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat Muhammad Mahdi menyebutkan pihaknya siap jika ada revisi gaji dan tunjangan yang kini menuai sorotan. Namun, ia enggan terbuka saat soal besaran tunjangan yang didapat para wakil rakyat di Bandung Barat.

"Kami mengikuti aturan di atas saja. Kami gak bisa menentang aturan. Masalah cukup atau tidak gimana kita bersyukur aja," ujar Mahdi saat dihubungi, akhir pekan ini.

Pernyataan itu muncul, di tengah kritik publik soal besaran tunjangan yang dianggap jomplang dengan kondisi ekonomi masyarakat Bandung Barat yang masih timpang.

Mahdi mengakui tunjangan yang diterima anggota DPRD Bandung Barat berbeda-beda, dan tidak semewah yang ada di dewan pusat. Namun ia sama sekali enggan menyebutkan besaran tunjangan yang diterima masing-masing anggota DPRD KBB.

"Beda-beda. Tergantung yang pasti tidak seperti di dewan pusat. Intinya kalau tunjangan itu dihilangkan dan jadi aturan kenapa tidak," kata Mahdi.

Mahdi juga, meminta seluruh anggota DPRD Bandung Barat menjaga sikap dan ucapan agar tidak memperkeruh suasana serta melukai perasaan publik yang sedang sensitif terhadap isu kesejahteraan pejabat.

“Kami mengimbau kepada teman-teman untuk tidak memberikan statement yang justru melukai masyarakat. Berkata dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa mending diam. Kita di KBB juga menjaga itu,” katanya.

Mahdi memastikan aktivitas dewan tetap berjalan normal meskipun sempat dihantam isu tunjangan, termasuk agenda rutin kantor hingga pembahasan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. "Kalau ngantor jalan terus. Pembahasan pokir jalan. Masyarakat Bandung Barat adalah masyarakat religi. Kami percaya masyarakat Bandung Barat bisa menjaga kondusifitas," imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika