REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Puluhan santri yang tergabung dalam Forum Santri Nusantara Bandung Raya menggeruduk kediaman Ridwan Kamil- Atalia Praratya di kawasan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Selasa (14/10/2025) sore. Mereka mengecam pernyataan anggota DPR RI tersebut yang meminta mengkaji ulang pembangunan ponpes Al Khoziny menggunakan APBN dan selidiki terlebih dahulu unsur pidananya.
Aksi yang dijaga ketat aparat kepolisian tersebut tidak berlangsung lama. Mereka datang sekitar pukul 15.16 WIB kemudian langsung menyampaikan orasi dan tuntutan kemudian membubarkan diri sekitar pukul 15.40 WIB.
Koordinator Aliansi Forum Santri Nusantara Bandung Raya Riki Ramdan Fadilah mengatakan, pihaknya mengecam pernyataan anggota DPR RI Atalia Praratya dan mendukung pondok pesantren Al Khoziny. Pihaknya pun meminta agar Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memecat yang bersangkutan.
"Yang kami protes adalah tentang beliau seperti tidak sepakat dengan anggaran APBN yang kemudian akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun Al Khoziny, untuk membangun kembali pesantren Al Khoziny," ujar Riki di lokasi, Selasa (14/10/2025).
Ia menyebut pernyataan Atalia Praratya pun seolah-olah melempar opini bahwa apabila terjadi pelanggaran berat maka izin pesantren dapat dicabut. Selain itu, membangun opini di publik bahwa citra pesantren buruk.
Pihaknya meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahaladia untuk memecat Atalia Praratya dari keanggotaan di DPR RI. Sebab pernyataannya menimbulkan kegaduhan dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan konstitusi. "Menuntut Ibu Atalia melakukan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka kepada publik dan seluruh komunitas pesantren di Indonesia atas pernyataan yang menyinggung perasaan umat dan keluarga korban tragedi di Al Khoziny," katanya.
Menurut Riki, pihaknya menuntut Komisi VIII DPR RI untuk menyusun kebijakan nasional keselamatan pesantren yang melibatkan Kementerian Agama Kementerian PUPR, dan BNPB agar tragedi serupa tidak terulang. Tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pesantren.
"Mendesak pemerintah dan DPR untuk memastikan hak-hak korban tragedi Al Khoziny meliputi santunan keluarga korban, bantuan medis dan psikososial bagi santri yang selamat, beasiswa penuh bagi santri yatim piatu akibat tragedi ini," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika