REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat kembali menggelar tahapan penting penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam agenda kali ini, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda APBD 2026, sebagai tindak lanjut dari Nota Pengantar Gubernur pada 5 November 2025 lalu.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menjelaskan, mekanisme ini merupakan bagian krusial untuk memastikan APBD 2026 tersusun lebih akuntabel dan tepat sasaran.
Sesuai kesepakatan Badan Musyawarah, tiga fraksi menyampaikan pandangan secara langsung, sementara fraksi lainnya menyerahkan pandangan tertulis kepada pimpinan dewan. “Setelah ini, gubernur akan menyampaikan jawabannya pada rapat paripurna 14 November 2025,” kata Iwan Suryawan Kamis (13/11/25).
Fraksi PDIP: Serapan Anggaran Harus Lebih Efektif
Pandangan pertama disampaikan Fraksi PDI Perjuangan melalui Bayu Satya Prawira. Ia menekankan tantangan pembangunan 2026 semakin kompleks sehingga arah kebijakan anggaran harus fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bayu menegaskan, penyerapan anggaran yang efektif perlu menjadi perhatian serius mengingat tingginya SILPA sering kali memengaruhi target pendapatan tahun berikutnya.
Fraksi PDIP juga meminta pemerintah memastikan prioritas pembangunan, mulai dari kedaulatan pangan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga pengurangan ketimpangan wilayah.
“Pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lingkungan hidup tidak boleh hanya menjadi daftar program, tetapi harus tampak dalam keberpihakan anggaran,” ujarnya.
Fraksi PKB: Pesantren Harus Jadi Prioritas Nyata
Fraksi PKB melalui M Lillah Sahrul Mubarok menyoroti pentingnya pesantren sebagai pusat pendidikan dan pembentukan karakter bangsa.
Ia menegaskan, negara harus hadir lebih nyata dalam pembangunan ekosistem pesantren, mulai dari infrastruktur, sanitasi, fasilitas belajar, hingga dukungan terhadap guru ngaji dan tenaga pendidikan keagamaan.
PKB juga meminta pemerintah memastikan keberlanjutan insentif guru swasta pasca hilangnya BPMU. “Kekurangan guru BK juga perlu diatasi demi memperkuat pembinaan karakter dan kesehatan mental siswa,” kata Lillah.
Fraksi Demokrat: APBD Harus Pro Rakyat dan Pro Pertumbuhan
Fraksi Partai Demokrat melalui Jenal Arifin menyoroti kondisi pendapatan daerah 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp28,78 triliun dengan belanja Rp 28,49 triliun. Demokrat menilai APBD 2026 harus diarahkan pada belanja produktif, khususnya untuk infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pangan, dan penciptaan lapangan kerja.
Dengan target PAD Rp 18,85 triliun, Demokrat menilai masih terdapat ruang optimalisasi pendapatan, baik dari pajak daerah maupun sektor lain. Penurunan pendapatan transfer harus direspons dengan peningkatan akurasi data dan inovasi pengembangan sumber pendapatan.
“Penguatan data dan peningkatan kapasitas fiskal menjadi kunci agar APBD semakin responsif terhadap kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Dengan serangkaian masukan tersebut, DPRD Jawa Barat berharap penyusunan APBD 2026 dapat lebih fokus, efektif, dan berpihak pada masyarakat, terutama dalam menghadapi tekanan fiskal dan kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika