REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat (Jabar) menyentil manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang turut berkontribusi terhadap praktik alihfungsi lahan di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Ia menyebut PTPN menyewakan tanah perkebunan kemudian fungsinya diubah bukan untuk perkebunan.

"Saya juga melihat bahwa alihfungsi terjadi juga karena kelakuan PTPN awalnya. Kenapa? PTPNnya menyewakan tanah perkebunan, peruntukannya diubah bukan perkebunan," ujar Dedi kepada wartawan di Gedung Sate, Selasa (2/12/2025).

Dedi mengatakan, apabila saat ini terjadi alihfungsi lahan atau masyarakat yang mengambil sebagian tanah PTPN karena perusahaan tersebut yang memulai. Pekan depan, Dedi mengaku bakal memanggil pihak PTPN dan Badan Pertanahan Jawa Barat untuk menyelesaikan hal tersebut termasuk HGU yang sudah habis.

"Ini harus cepat diselesaikan. Kalau nggak, ini banyak diambilin lagi. Nah, kemudian diambilin, dialihpungsikan. Ini kan berbahaya," kata dia.

Sebelumnya, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pengerusakan lahan kebun teh di PTPN I Regional II Malabar, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Kamis (27/11/2025). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai tindaklanjut adanya aksi pengerusakan tanaman teh yang berlangsung sejak bulan Oktober tahun 2025.

"Hasil olah TKP menunjukkan terdapat tiga lokasi perkebunan yang mengalami kerusakan cukup luas," ujar Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono dikutip Jumat (28/11/2025).

Pada Blok Bojong Waru, Desa Margamulya, ia mengatakan ditemukan sekitar 5 hektare kebun teh ditebang dari pangkal batang hingga mengering. Di Blok Cipicung I, kerusakan mencapai kurang lebih 8,25 hektare, sementara di Blok Cipicung II terdapat sekitar 1 hektare tanaman yang mengalami kondisi serupa. "Petugas juga mendapati tumpukan tanaman teh yang telah dipotong dan diduga akan dibakar," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika