Rabu 10 Dec 2025 15:42 WIB

Komisi I DPRD Jabar Tinjau Pilkades Elektronik Indramayu

Sistem digital membuat proses lebih efisien dan minim potensi kesalahan.

Rep: ,Muhammad Taufik/ Red: Ferry kisihandi
Komisi I DPRD Jawa Barat meninjau dua lokasi pelaksanaan pilkades elektronik, yakni di TPPS Desa Pekandangan dan Desa Kerticala, Indramayu.
Foto: Istimewa
Komisi I DPRD Jawa Barat meninjau dua lokasi pelaksanaan pilkades elektronik, yakni di TPPS Desa Pekandangan dan Desa Kerticala, Indramayu.

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau langsung pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak berbasis elektronik di Kabupaten Indramayu, Rabu (10/12/2025).

Peninjauan dilakukan sebagai upaya memastikan tahapan pemilihan berlangsung transparan, tertib, dan sesuai ketentuan sekaligus menilai kesiapan teknis sistem e-voting yang digunakan di tingkat desa.

Dua titik yang dikunjungi yakni TPPS Desa Pekandangan dan TPPS Desa Kerticala. Kedua lokasi tersebut telah menerapkan pemungutan suara elektronik sebagai bentuk adaptasi teknologi dalam proses demokrasi desa.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Jabar, Taufik Hidayat menyebut pelaksanaan pilkades berjalan lancar dan kondusif. “Alhamdulillah, dari dua TPS yang kami datangi, seluruh proses berlangsung baik tanpa hambatan berarti. Semoga hingga penghitungan suara nanti tetap tertib dan hasilnya benar-benar mencerminkan pilihan masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, Taufik mencatat beberapa aspek teknis yang perlu diperbaiki pada pelaksanaan berikutnya. “Kami melihat monitor perangkat perlu dibuat lebih besar agar lebih ramah bagi pemilih lanjut usia. Selain itu, daya cadangan juga harus disiapkan untuk mengantisipasi gangguan listrik,” katanya.

Anggota Komisi I, Toto Suharto mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Indramayu menerapkan pilkades elektronik. Menurutnya, sistem digital membuat proses lebih efisien dan minim potensi kesalahan.

“Pemilihan secara elektronik ini sangat membantu. Waktu lebih efisien, tenaga penyelenggara lebih ringan, dan penghitungan suara menjadi cepat tanpa proses manual,” ujarnya.

Komisi I menegaskan komitmennya untuk terus mendukung digitalisasi tata kelola pemerintahan desa, termasuk dalam proses demokrasi lokal. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement