REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menilai bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret, terutama dalam penanganan pascabanjir.
Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk merumuskan solusi berkelanjutan.
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa menegaskan banjir di Kabupaten Bandung mayoritas dipicu luapan air sungai dari daerah hulu. Karena itu, sinkronisasi kebijakan dan kerja teknis di antara lembaga terkait menjadi kunci agar penanganan dapat dilakukan dari hulu hingga hilir.
“Yang paling penting pascabencana banjir ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan semua pihak. Baik pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Bandung, maupun BBWS. Karena banjir ini terjadi akibat luapan air sungai dari hulu, sehingga harus ada komunikasi dan koordinasi yang kuat,” ujar Buky saat meninjau lokasi banjir di Kecamatan Baleendah dalam rangkaian kegiatan Citra Bhakti, Rabu (10/12/25).
Buky menyebutkan sejumlah titik di Kabupaten Bandung yang mengharuskan warga mengungsi ke lokasi-lokasi yang telah disiapkan Pemkab Bandung. Sebagai bentuk kepedulian, DPRD Jabar melalui program Citra Bhakti menyalurkan bantuan logistik, termasuk sembako, alas tidur, dan kebutuhan pokok lainnya.
“Kami dari DPRD sangat prihatin atas musibah banjir ini. Melalui Citra Bhakti, kami hadir memberikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, menyampaikan apresiasi atas kepedulian DPRD Jabar terhadap warga terdampak. Ia menyebutkan, sedikitnya 15 kecamatan mengalami bencana, bukan hanya banjir tetapi juga longsor yang menelan korban jiwa.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung, kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran legislatif Jawa Barat atas bantuan yang diberikan,” kata Ali.
Ia menambahkan, pascabanjir diperlukan evaluasi menyeluruh serta langkah teknis yang terukur untuk meminimalkan risiko bencana berulang. Ia menekankan pentingnya normalisasi sungai, terutama di bagian hulu serta penataan ulang ruang sungai sebagai upaya jangka panjang.
“Normalisasi harus dimulai dari hulu. Bila hanya dilakukan di hilir, sedimen akan terus turun dan menumpuk. Selain itu, diperlukan pelebaran sungai sebagai bagian dari rencana jangka panjang agar banjir dapat diatasi,” ujarnya.
Ali berharap koordinasi lintas lembaga dapat diperkuat, sehingga upaya mitigasi dan penanganan banjir di Kabupaten Bandung dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika