"Sekitar hampir 600 (lokasi), iya, tapi bentuknya resmi. Ada yang resmi, bentuknya yayasan, dan yang sifatnya kewilayahan," ucap Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Kamis (30/4/2026).

Ia menuturkan daycare tersebut tidak semua berizin. Farhan mengatakan pihaknya tidak akan langsung menutup daycare tersebut dan akan meminta untuk mengikuti standar yang telah ditetapkan.

"Tidak semuanya berizin. Itu berdasarkan data LACI RW, hasil pendataan dari ketua RW dan LACI," kata dia.

Ia mengatakan pengawasan harus dilakukan oleh kewilayahan untuk memastikan tidak terjadi tindak kekerasan kepada anak yang dititipkan ke daycare. Pihaknya juga tengah membuat keputusan wali kota Bandung tentang standarisasi daycare.

"Kita sudah membuat draft Kepwal sejak Desember karena saya memperhatikan daycare ini harus ada standarisasinya," kata dia.

Ia mengatakan kewenangan mengawasi daycare selama ini masih tumpang tindih berada di Disdagin, Disnaker dan lainnya. Namun, leading sektor pengelolaan daycare berada di DP3A.

"Sekarang masih agak lama dalam proses analisis oleh bagian hukum. Senin akan saya tanyakan dan tagih," kata dia.