REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara terkait peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Jawa Barat dan wilayah lainnya. Ia menilai terdapat peran insinyur dalam mengupayakan agar karhutla dapat dipadamkan dan diantisipasi sejak dini.

"Ya, yang pertama ini nyambung dengan Karhutla dan berbagai problem pembangunan yang memiliki efek bencana bagi kehidupan masyarakat. Saya tadi menyampaikan bahwa di dunia kedokteran itu ada malpraktik, dan kemudian nanti dibahas di Dewan Etik, dan kemudian ada sanksi yang diberikan," ucap dia saat menghadiri acara 44th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO 44) di Bandung, Selasa (20/10/2026).

Gubernur yang akrab disapa KDM ini menyebut masalah karhutla salah satunya karena akibat perencanaan yang salah. Karena itu KDM mendorong agar insinyur yang mendorong terjadi kesalahan perencanaan dalam karhutla harus diumumkan ke publik.

"Problem yang terjadi diakibatkan salah perencanaan, salah teknik engineering pengelolaan, itu harus secara terbuka diomongin itu siapa. Misalnya Karhutla, Karhutla ini perusahaan mana? Di perusahaan itu, siapa engineer yang bekerja yang menimbulkan kebakaran atau tidak cepat menangani ketika ada percikan api awal? Itu disebutin," kata dia.

Selanjutnya dewan etik dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII) memberikan putusan hukuman dari mulai sanksi ringan sampai sanksi berat. Mantan bupati Purwakarta itu mencontohkan sanksinya di-blacklist dan tidak bisa lagi bekerja pada sektor-sektor riil yang ada di Indonesia.

"Saya katakan tadi bahwa para engineer itu bisa menjadi dua mata pedang. Di tangan engineer bisa lahir keadilan, percepatan pembangunan, distribusi pada masyarakat, bisa. Di para engineer, engineer kalau digunakan untuk menghegemoni, itu juga bisa," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika