REPUBLIKA.CO.ID, CIAMIS -- Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti pentingnya validasi data wajib pajak serta peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor guna mengoptimalkan pendapatan daerah.
Dalam kunjungan kerja ke Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Ciamis, Selasa (5/5/2026), Komisi III mencatat adanya dinamika potensi pendapatan di masing-masing P3D yang dipengaruhi karakteristik wilayah. Meski demikian, sinergi antarinstansi dinilai berjalan baik, tecermin dari kolaborasi antara Jasa Raharja, Kepolisian, dan Samsat.
Dari sisi capaian, realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) I pada caturwulan pertama melampaui target. Namun, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga awal Mei 2026 belum mencapai target sehingga menjadi perhatian bersama.
Ketua Komisi III DPRD Jabar, Jajang Rohana, mengatakan program pemutihan pajak kendaraan memiliki potensi besar dalam meningkatkan basis wajib pajak. Diperkirakan, program tersebut mampu mengaktivasi sekitar tiga juta wajib pajak baru di Jawa Barat.
“Validasi data wajib pajak menjadi krusial agar sistem pengingat pembayaran berjalan efektif sebelum jatuh tempo. Selain itu, edukasi kepada masyarakat penting agar pembayaran pajak menjadi prioritas, bukan sekadar kewajiban yang ditunda,” ujar Jajang.
Ia menambahkan, wajib pajak yang telah memanfaatkan program pemutihan pada 2025 diharapkan dapat kembali memenuhi kewajibannya pada 2026.
Komisi III juga mendorong peningkatan kemudahan layanan pembayaran pajak melalui berbagai kanal yang disediakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat. Langkah ini dinilai penting untuk mengakomodasi masyarakat dengan keterbatasan waktu dan mobilitas tinggi.
Menurut Jajang, pendekatan terhadap wajib pajak perlu dilakukan secara tepat, yakni melalui penyadaran bagi yang sengaja tidak membayar, pengingat bagi yang lupa, serta penyediaan fasilitas bagi masyarakat yang mengalami kendala.
“Dengan langkah tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor terus meningkat dan berdampak positif terhadap optimalisasi pendapatan daerah di Jawa Barat,” katanya.