REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jawa Barat (Jabar) menegaskan komitmennya mengawal pembenahan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sekaligus memastikan keberlangsungan dukungan terhadap pesantren sebagai bagian penting dari pembangunan SDM di Jabar.
Sikap tersebut disampaikan anggota Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi PKB, Sidkon Djampi usai membacakan Laporan Pelaksanaan Reses III Tahun Sidang 2025-2026 Fraksi PKB dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Selasa (14/7/2026).
Sidkon mengatakan, reses yang dilakukan seluruh anggota Fraksi PKB di daerah pemilihan masing-masing menghasilkan berbagai aspirasi masyarakat yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Dua isu paling banyak disampaikan warga ialah persoalan akses pendidikan melalui SPMB serta keberlanjutan dukungan terhadap pesantren.
"Hasil reses menunjukkan masyarakat berharap pemerintah memberi perhatian serius terhadap pembenahan SPMB agar lebih berkeadilan, sekaligus memastikan pesantren tetap mendapat dukungan sebagai lembaga pendidikan yang telah berkontribusi besar dalam membangun karakter generasi bangsa," ujar Sidkon.
Menurut Sidkon, masyarakat menyambut baik Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Namun, implementasinya masih perlu diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan pesantren, terutama di wilayah pelosok.
Banyak pesantren masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana sehingga membutuhkan dukungan pemerintah secara berkelanjutan.
Di sektor pendidikan, Fraksi PKB menerima banyak keluhan terkait pelaksanaan SPMB. Tata kelola yang dinilai masih rumit, terbatasnya daya tampung SMA/SMK negeri, serta akses pendidikan yang belum merata, membuat sebagian masyarakat kesulitan memperoleh layanan pendidikan.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan yang layak.
Karena itu, F-PKB merekomendasikan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola SPMB, termasuk pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru di wilayah yang masih kekurangan sekolah negeri.
Di sisi lain, pemprov Jabar juga didorong mempertahankan dukungan terhadap pesantren melalui implementasi penuh Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan alokasi anggaran yang proporsional dan transparan.
Sidkon menegaskan, Fraksi PKB akan terus mengawal seluruh aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Menurutnya, pendidikan berkualitas dan pesantren yang kuat merupakan fondasi penting mencetak generasi Jabar yang berdaya saing sekaligus berkarakter.
"Fraksi PKB akan memastikan setiap aspirasi masyarakat yang kami terima tidak berhenti sebagai catatan reses, tetapi diperjuangkan menjadi kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Pembenahan SPMB dan penguatan pesantren harus menjadi bagian dari upaya membangun Jabar yang lebih maju, adil, dan berkeadaban," kata Sidkon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika