REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Komunikasi Universitas Padjajaran (Unpad), Justito Adiprasetio, menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) transparan tentang ancaman pada partainya. AHY diminta membeberkan dalang di balik dugaan upaya kudeta di tubuh Demokrat.
"Lebih baik jika terlanjur ada perang terbuka ini buka saja semuanya secara transparan biar publik tahu semuanya, publik juga akan diuntungkan," kata Justito pada Republika, Selasa (2/2).
Justito mengungkapkan isu perpecahan partai bukan baru pertama terjadi di Tanah Air. Bahkan Partai Golkar sudah mengalaminya hingga lahir Partai baru. Untuk kasus Demokrat, AHY mengutarakan ancaman berasal dari luar partai dan mantan kader partai.
"Ada dinamika dalam internal partai (Demokrat) hingga sebagian (kader) terbuka menerima proses pergantian walau demokrat terkesan partai keluarga," ujar peneliti di Mores Strategics tersebut.
Justito memandang perpecahan di Demokrat berpeluang terjadi walau ada kekuatan trah Yudhoyono. Apalagi suara Demokrat kian menurun sejak ayah AHY tak lagi duduk di kursi Presiden. Oleh karena itu, ia merasa wajar jika AHY coba memperkuat lagi para kader Demokrat.
"AHY mungkin alami anxiety, kecemasan bahwa internal partainya tergoda terhadap kudeta," ucap Justito.
Justito menilai para pelaku kudeta di Demokrat menganggap AHY tak mampu mendongkrak suara partai. Sebagian kader Demokrat dianggap resah akan masa depan partai.
"Kalau dilihat faktual suara Demokrat turun sejak 2009. Tentu pengaruhnya ada ke internal partai. Ini menjadi bukti kinerja Ketum Partai dimana suara partai selalu turun dan masa depannya gimana," pungkas Justito.
Sebelumnya, AHY mengungkap terdapat pihak yang tengah mengancam Partai Demokrat saat ini. Menurut dia, pihak tersebut adalah gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
Berdasarkan kesaksian dan testimoni dari pihaknya, dia menyebut jika gerakan tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan. Bahkan, secara fungsional ada yang berada di lingkaran kekuasaan terdekat Presiden Jokowi.