Sabtu 20 Mar 2021 07:37 WIB

Pengamat: Poster Sejumlah Capres-Cawapres untuk Bentuk Opini

Fenomena beredarnya poster Capres-Cawapres 2024 ada kaitannya dengan kisruh PD.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Agus Yulianto
Poster deklarasi pencalonan presiden untuk 2024 yang menampilkan Puan Maharani-Moeldoko yang disebut akan menggelar deklarasi di Surabaya, Jawa Timur.
Foto: Istimewa
Poster deklarasi pencalonan presiden untuk 2024 yang menampilkan Puan Maharani-Moeldoko yang disebut akan menggelar deklarasi di Surabaya, Jawa Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah poster Capres-Cawapres 2024 berseliweran di dunia maya, dalam beberapa hari terakhir. Diduga, fenomena itu erat kaitannya dengan kisruh dualisme kepengurusan yang terjadi pada Partai Demokrat.

Berdasarkan pantauan Republika, muncul tiga isu pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 yaitu Jusuf Kalla-Agus Harimurti Yudhoyono, Moeldoko-Achsanul Qosasi dan Puan Maharani-Moeldoko. 

Dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institut (IPI) Karyono Wibowo, fenomena beredarnya sejumlah poster Capres-Cawapres 2024 di dunia maya ada  kaitannya dengan kisruh dualisme kepengurusan Partai Demokrat.

Namun, kata Karyono, PDIP sudah mengklarifikasi bahwa isu tersebut hanyalah hoaks belaka. Kemudian kepengurusan partai Demokrat di kedua kubu yang bertikai kali ini sepakat bukan mereka yang menyebarkan isu itu sekaligus menyatakannya hoaks.

"Jika dilihat dari meme pertama yang muncul di medsos adalah undangan deklarasi pasangan capres Puan Maharani-Moeldoko, maka tidak menutup kemungkinan kabar bohong tersebut bisa jadi merupakan buntut dari perseteruan di Demokrat," kata Karyono pada Republika, Jumat (19/3).

Karyono mengamati, makna di balik meme tersebut bertujuan membentuk opini publik dalam rangka menguatkan isu yang dihembuskan sebelumnya tentang keterlibatan pemerintah dan PDIP dalam kisruh Demokrat. Tak lama setelah muncul kabar bohong terkait pasangan capres Puan Maharani - Moeldoko, sontak muncul meme pasangan capres lainnya.

"Hal ini mengafirmasi bahwa beredarnya kabar bohong tersebut memiliki irisan dengan kisruh Demokrat," ucap Karyono.

Karyono menyayangkan, peredaran informasi bohong ini lantaran bisa mendisrupsi fakta. "Kabar bohong semacam ini akan semakin membanjiri ruang publik jika tidak ada upaya preventif pemerintah dan tindakan tegas dari penegak hukum," lanjut Karyono.

Terlepas dari itu, Karyono menilai, beredarnya berita-berita hoaks terkait isu pasangan calon presiden 2024 belakangan ini bukan merupakan fenomena baru. Menurutnya, setiap kontestasi politik memang tak jarang dibumbui kabar bohong. 

"Dalam data statistik tentang penyebaran hoaks, isu politik mendominasi. Meski pelaksanaan pemilihan presiden 2024 masih cukup lama, tetapi atmosfir politik sudah mulai memanas," tutur Karyono.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement