Selasa 23 Mar 2021 22:32 WIB

Tim Hukum Imbau Simpatisan HRS tak Berkerumun di PN Jaktim

Tim kuasa hukum bersyukur sidang HRS akan digelar secara langsung.

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Bayu Hermawan
Sejumlah perempuan melakukan aksi saat berlangsungnya sidang lanjutan kasus pelanggaran protokol kesehatan dengan terdakwa Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Sidang tersebut beragendakan pembacaan nota keberatan atau eksepsi.
Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Sejumlah perempuan melakukan aksi saat berlangsungnya sidang lanjutan kasus pelanggaran protokol kesehatan dengan terdakwa Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Sidang tersebut beragendakan pembacaan nota keberatan atau eksepsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim kuasa hukum Habib Rizieq Shihab (HRS) bersyukur Majelis Hakim mengabulkan permohonan agar sidang kliennya digelar secara langsung atau offline. Pihak HRS mengaku akan bekerja sama untuk bisa mengimbau massanya agar tidak berkerumun di persidangan.

"Alhamdulillah majelis hakim perkara 221, 222 dan 226 mengabulkan permohonan kita untuk sidang offline. Saya kira itu prinsip dan kita ucapkan terimakasih," ujar anggota tim kuasa hukum HRS, Munarman di depan PN Jaktim, Selasa (23/3).

Baca Juga

Ketika ditanya jaminan berkerumun, Munarman menegaskan dengan berkaca pada situasi sidang hari ini. Menurutnya, tidak ada simpatisan yang berkerumun hari ini. "Sudah terbukti kan," ucapnya.

Namun demikian, Munarman enggan memberikan tanggapan lebih lanjut menyoal jaminan kerumunan di sidang mendatang. Sementara pengacara HRS Alamsyah Hanafiah menambahkan, soal jaminan pihaknya telah menandatangani. Hal itu dilakukan demi tidak terjadi kerumunan di PN Jakarta Timur.

"Di luar itu kita hanya mengimbau supaya jangan berkerumun. Kalau yang di dalam kita jamin (tidak ada)," jelasnya.

Alamsyah mengimbau kepada simpatisan dan pendukung untuk tidak berkerumun. Termasuk, bisa menjaga ketertiban lalu lintas di sekitar PN Jaktim. Hal itu, demi kelancaran sidang HRS setelah Majelis Hakim mengabulkan keberatan sidang daring.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement