REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, menyayangkan aksi sekelompok pemuda yang menolak penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Rabu (21/7) kemarin turut merusak fasilitas publik. Ia berharap kejadian pengerusakan tidak terulang kembali.
"Kita sayangkan ada perusakan fasilitas publik dan saya lihat banyak gak masker juga. Saya khawatir ada klaster juga," ujarnya, Kamis (22/7).
Yana menuturkan, sebelumnya pimpinan sudah melakukan komunikasi dengan perwakilan pedagang serta ojek online dan masyarakat lainnya. Yana mengatakan, pemerintah menyampaikan bahwa PPKM merupakan kebijakan pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan saat itu, semua pihak sepakat untuk tidak melaksanakan demonstrasi. "Kita melihat dulu dan sudah disepakati tidak akan demo tapi kemarin demo kan punten regulasi ini berkaitan pusat gak instan," katanya.
Yana menjelaskan, masyarakat sejak awal pandemi Covid-19 tidak mempunyai pengalaman dalam menghadapi wabah tersebut. Di Kota Bandung sendiri sejak awal menyepakati bahwa kesehatan masyarakat adalah yang utama.
Yana menuturkan, kebijakan untuk mendahulukan sektor kesehatan pada awal-awal pandemi terbukti berjalan dan akhirnya dilakukan relaksasi. Namun, lonjakan kasus Covid-19 saat ini dipengaruhi karena banyaknya hari libur.
Ia menegaskan kebijakan PPKM berasal dari pemerintah pusat sedangkan pihaknya janya menjalankan. Pihaknya meminta agar Kesbangpol untuk bisa memediasi kepentingan masyarakat di masa PPKM level 4 dan para perusuh harus diberikan efek jera.
"Kalau kata saya harus efek jera, merusak terus fasilitas kota seperti pemkot lari maraton gak finis finis lelah mah lelah tapi konsekuensi kita," katanya. Ia menambahkan keterlibatan pelajar dalam aksi kemarin dinilai karena tidak paham persoalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika