REPUBLIKA.CO.ID,PANGANDARAN -- Sejumlah pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Pangandaran merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah yang masih menutup destinasi wisata. Sebab, ditutupnya destinasi wisata membuat para pelaku usaha tak bisa bekerja.
Ketua DPC Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies/ASITA) Kabupaten Pangandaran, Adrian Saputro mengaku sedikit kecewa dengan terus ditutupnya destinasi wisata. Pasalnya, para pelaku usaha pariwisata di Pangandaran sudah lama tidak bekerja dan tidak melakukan kegiatan.
"Karena kita tahu masih banyak mereka yang untuk makan besok mengandalkan penghasilan hari ini. Jadi tidak banyak yang safe money atau punya tabungan," kata dia saat dihubungi Republika, Kamis (29/7).
Kendati demikian, ia memaklumi kebijakan tersebut. Sebab, ia mengakui, penerapan protokol kesehatan (prokes) di dentinasi wisata yang ada di Pangandaran masih belum maksimal. Apabila wisatawan dibuarkan dibuka dengan bebas, justru dampaknya akan lebih besar.
"Memang serba salah juga. Karena kami juga takut kalau terlalu bebas, pandemi Covid-19 ini semakin meluas. Akibatnya lumpuhnya sektor pariwisata bisa berkepanjangan," ujar Adrian.
Ia sebenarnya ingin destinasi wisata kembali dibuka. Asalkan, prokes dilaksanakan dengan ketat.
Menurut dia, pemerintah bisa mengatur kebijakan yang tepat untuk menerima kunjungan wisatawan. Misalnya, tamu yang masuk ke Pangandaran dan ingin menginap harus sudah memesan hotel sebelumnya. Wisatawan yang datang juga harus sudah menjalani vaksinasi, atau menunjukkan hasil tes swab.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pangandaran, Agus Mulyana mengatakan, perpanjangan PPKM dirasakan berat bagi para pelaku usaha pariwisata. Namun, ia meminta seluruh anggotanya untuk tetap bepikir dengan kepala dingin dan hati yang tenang.
"Jangan bertindak terburu buru dulu baru berfikir. Kebijakan yang diterapkan pemerintah pasti ada dasarnya, salah satunya indikator dan level penyebaran Covid-19," kata dia.
Kendati demikian, menurut dia, kehidupan dan perekonomian harus jadi perhatian pemerintah. Sebab, penerapan PPKM sangat dirasakan para pelaku usaha.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran untuk dapat membuka destinasi wisata dalam waktu dekat. "Kita akan berkordinasi dengan dinas terkait dan Pak Bupati, kita mohon pariwisata dibuka diwaktu dekat. Tapi itu juga tetap bergantung pada hasil Evaluasi tren sebaran Covid-19," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika