Rabu 29 Sep 2021 14:01 WIB

Ini Strategi Ridwan Kamil Turunkan Angka Kemiskinan di Jabar

Salah satu program pengentasan kemiskinan di Jabar dilakukan melalui pondok pesantren

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Agus raharjo
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Foto: biro adpim Jabar
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG ---Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengeklaim Pemerintah Provinsi Jabar terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan berbagai program. Menurutnya, ada tiga solusi yang sedang dijalankan Pemprov Jabar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ridwan Kamil mengatakan, solusi pertama adalah menurunkan beban pendapatan masyarakat, seperti sekolah gratis dan kesehatan gratis. Kedua, menekan angka kemiskinan dengan rutilahu. Ketiga, meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan usaha.

“Kami punya Kredit Mesra. Kita ada program Satu Desa Satu Usaha. Sudah tiga ribuan desa dan lima ribu tenaga usaha dalam tiga tahun," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Selasa petang (29/9).

Ia menambahkan, pihaknya juga menginisiasi program Satu Pesantren Satu Produk. Kang Emil mengaku Pemprov Jabar baru sanggup merealisasikan dua ribuan pesantren yang memiliki usaha dalam tiga tahun dari 9.000 pesantren yang ada di desa-desa.

“Kalau didukung APBN, program Satu Pesantren Satu Produk saya kira dalam 2024 bisa menjadi pengentasan kemiskinan berbasis pesantren,” tegasnya.

Pada rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dari Sisi Pemberdayaan Ekonomi, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, ada dua tantangan untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pertama, memastikan program perlindungan sosial. Kedua adalah menyelenggarakan program pemberdayaan bagi masyarakat kelompok miskin ekstrem.

"Isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem," kata Wapres.

Untuk memastikan dua hal tersebut berjalan optimal, kata Ma'ruf Amin, semua jajaran kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, dan pihak non-pemerintah bersangkutan mesti memastikan program tepat sasaran.

"Saya meminta kepada para gubernur dan bupati untuk memastikan bahwa seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah prioritas menerima semua program yang dilaksanakan," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement