Rabu 29 Sep 2021 15:23 WIB

Wapres Minta Rumah Tangga Miskin Ekstrem Diidentifikasi

Wapres mengingatkan target waktu penyelesaian kemiskinan Jabar tersisa tiga bulan.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Agus raharjo
Wakil Presiden Maruf Amin saat acara peluncuran Buku Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi, Masa Depan Perekonomian Global dan Nasional melalui video conference dari kediaman resmi Wapres, Jakarta, Senin (13/7).
Foto: Dok. KIP/Setwapres
Wakil Presiden Maruf Amin saat acara peluncuran Buku Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi, Masa Depan Perekonomian Global dan Nasional melalui video conference dari kediaman resmi Wapres, Jakarta, Senin (13/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta data rumah tangga sasaran kemiskinan ekstrem diindentifikasi dengan benar. Langkah ini untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan ekstrem ini tepat sasaran kepada rumah tangga miskin ekstrem.

Pernyataan itu disampaikan Wapres saat memimpin Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem wilayah Jawa Barat di Bandung, Rabu (29/9). "Khusus untuk rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas, dengan ketentuan tentu data rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten tersebut dapat diidentifikasi dengan benar, dengan tepat," kata Wapres dikutip dari siaran resmi Sekretariat Wakil Presiden, Rabu (29/9).

Baca Juga

Wapres mengatakan, akurasi data rumah tangga miskin dan miskin ekstrem belum terlalu akurat. Namun demikian, saat ini belum memungkinkan mendata kembali dari nol. Daftar rumah tangga penerima bantuan sosial dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bisa dimaksimalkan sebagai data awal, sambil dilakukan validasi dan pemutakhiran data,

"Jadi data rumah tangga miskin ekstrem saat ini memang belum sempurna, tapi sambil menunggu perbaikan data, saya minta Gubernur Jabar dan para bupati di lima kabupaten untuk tahun 2021 tetap memanfaatkan data rumtang miskin ekstrem di tiap-tiap kabupaten sebagai penerima tambahan bansos," kata Wapres.

 

Ma'ruf Amin mengingatkan, tiap-tiap pemerintah daerah fokus mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem, baik melalui program dinas sosial maupun pemberdayaan. Menurut Wapres, target waktu penyelesaian kemiskinan ekstrem 2021, termasuk di Jawa Barat tersisa tiga bulan lagi.

Karena itu, perlu cara luar biasa untuk bisa menuntaskan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten yang ada di tujuh provinsi dengan total 2,1 juta jiwa atau 899 ribu rumah tangga. Jumlah ini mewakili 20 persen jumlah penduduk miskin secara nasional atau berjumlah 10,4 juta jiwa.

"Memang sulit menuntaskan kemiskinan itu dengan proses yang biasa, dengan program dari dinsos, karena itu Menko Perekonomian mengusulkan juga bagaimana dalam waktu tiba bulan ini kita bikin dulu bantuan tambahan uang tunai," katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement