REPUBLIKA.CO.ID,GARUT -- Kabupaten Garut harus kembali masuk ke Level 3 penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Padahal, pada beberapa periode sebelumnya, Kabupaten Garut sudah berada di Level 2.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana mengatakan, saat ini penentuan level PPKM tak lagi didasari pada jumlah kasus terkonfirmasi positif Covif-19 dan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit. Pemerintah pusat telah menambah indikator lain dalam penentuan level, yaitu capaian vaksinasi.
"Ini jadi pokok permasalahan," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Selasa (5/10).
Ia menyebutkan, terdapat tiga indikator yang harus dipenuhi daerah untuk bisa masuk dalam Level 2 PPKM. Pertama, kasus Covid-19 di daerah itu harus rendah. Kedus, tingkat BOR rendah. Ketiga, capaian vaksinasi dosis pertama harus di atas 50 persen.
Menurut Nurdin, indikator yang disebut terakhir menjadi penyebab naiknya level PPKM Kabupaten Garut. Capaian vaksinasi dosis pertama di Kabupaten Garut disebut masih berada di angka 27 persen.
"Padahal dari sisi kasus dan BOR, kita sudah rendah, tapi karena capaian vaksinasi kita masih 27 persen, kita masuk ke Level 3," ujar dia.
Nurdin menilai, memasukkan indikator capaian vaksinasi dalam penentuan level PPKM merupakan kebijakan yang tak adil. Sebab, permasalahan daerah dalam melaksanakan program vaksinasi adalah keterbatasan stok vaksin dari pemerintah pusat.
Menurut dia, apabila distribusi vaksin dari pusat melimpah, capaian vaksinasi di Kabupaten Garut diyakini sudah melebihi target. Namun, saat ini, stok vaksin di Kabupaten Garut masih terbatas.
"Dengan 1.303 vaksinator, kita yakin bisa cover semua penduduk, tapi karena vaksin terbatas, capaian menjadi rendah. Apalagi sasaran di Garut banyak. Tidak fair kalau distribusinya disamakan dengan daerah lain," kata dia.
Kendati demikian, Nurdin mengatakan, pihaknya akan terus menggenjot capaian vaksinasi di Kabupaten Garut. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Garut akan segera melakukan rapat secara virtual dengan para camat, danramil, kapolsek, dan kaepala puskesmas, dalam waktu dekat.
"Poinnya, semua harus melakukan percepatan vaksinasi. Camat akan diwajibkan melakukan gebyar vaksinasi seminggu tiga kali. Sementara di perkotaan, kita akan instruksikan camat agar memobilisasi massa ke sentra vaksinasi yang ada di pendopo," kata dia.
Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi ke pemerintah pusat terkait ketersediaan vaksin. Dengan begiti, ketika masyarakat digerakkan untuk melakukan vaksinasi, vaksinnya tersedia.
Nurdin menilai, apabila distribusi vaksin dari pusat masih seperti saat ini, target capaian vaksinasi di Kabupaten Garut tak akan terpenuhi dalam waktu dekat. "Kalau distribusi vaksin masih seperti sekarang, mungkin sampai Oktober tahun depan masih belum mencapai target," kata dia.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, sasaran masyarakat yang harus divaksin berjumlah sekitar 1,97 juta orang. Sementara data Satgas Penanganan Kabupaten Garut per 3 Oktober mencatat, vaksinasi dosis pertama baru diberikan kepada 539.839 orang. Sementara vaksinasi dosis kedua baru menyasar kepada 222.018 orang.
Untuk kasus terkonfirmasi Covid-19 hingga 4 Oktober, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Garut mencatat, total kasus akumulatif berjumlah 24.685 kasus. Dari total kasus itu, 19 orang masih menjalani isolasi mandiri, enam orang menjalani isolasi di rumah sakit, 23.490 orang sembuh, dan 1.170 orang meninggal dunia.
Sementara BOR di rumah sakit untuk pasien Covid-19 berada di angka 3,68 persen. Dari total 272 tempat tidur yang tersedia di tujuh rumah sakit, hanya 10 unit yang terisi pasien Covid-19. Sedangkan di tempat isolasi terpusat, dari 164 tempat tidur yang ada, seluruhnya tak terisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
