REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya akan melakukan evaluasi kinerja camat dan lurah terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Pasalnya, terdapat kabar adanya camat dan lurah yang tak mendukung program vaksinasi di Kota Tasikmalaya.
Wali Kota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf mengaku mendapatkan informasi dari Kapolres Tasikmalaya Kota terkait adanya aparatur sipil negara di tingkat kecamatan yang tak mendukung program vaksinasi. Pihaknya akan segera menindaklanjuti informasi itu untuk diinvestigasi.
"Kita ada mekanisme sesuai aturan. Kalau memang diperlukan, akan kita lakukan pembinaan. Saya tidak akan main-main dalam persoalan ini," kata dia, Jumat (12/11).
Ia menambahkan, pihaknya juga akan melakukan evaluasi kinerja para camat dan lurah dalam melakukan upaya percepatan vaksinasi. Sebab, masih ada cakupan vaksinasi di beberapa wilayah yang tertinggal jauh dibandingkan wilayah lainnya.
Ia menyontohkan, di Puskesmas Bungursari per harinya hanya dapat melakukan vaksinasi dosis pertama kepada sekitar 50 orang. Padahal, di puskesmas lain capaian vaksinasi per hari sudah melebihi 100 orang.
"Itu kan artinya camat dan lurah tidak mendukung (menggerakan massa). Itu kan menjadi bahan pertimbangan untuk evaluasi," kata dia.
Sebelumnya, Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Aszhari Kurniawan mengatakan, pihaknya sempat mendapat informasi adanya pejabat publik di tingkat kecamatan yang menyatakan vaksinasi itu urusan keyakinan. Padahal, sebagai pejabat publik, hal itu tak sepantasnya menyatakan itu di hadapan publik. "Yang menjadi program pemerintah seharusnya didukung oleh pejabat publik," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
