REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sejumlah tantangan hadir dalam pembangunan Supply Chain Centre yang digagas Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED) di Jabar. Tantangannya, yakni menyinergikan pelaku usaha di hulu dan hilir, serta membangun ekosistem Supply Chain Centre dengan perbankan dan lembaga keuangan terkait skema pembiayaan.

Demikian kesimpulan ajang Forum Group Discussion (FGD) Pembiayaan Supply Chain Centre Jabar yang berlangsung di Kantor Bappeda Jabar, Kota Bandung, Selasa (23/11). Hadir dalam FGD tersebut Ketua Harian KPED Jabar Ipong Witono, perwakilan perbankan, LAPI ITB, SBM ITB, Amartha, dan Divisi PTT KPED Jabar.

Perwakilan Divisi UMKM Rochadi Tawaf menuturkan, komunikasi perbankan dan peternak selama ini belum berjalan mulus. Padahal, perbankan merupakan salah satu mitra pelaku industri.

‘’Sehingga Supply Chain Centre ini dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kemitraan lembaga keuangan maupun perbankan,’’ kata Rochadi dalam siaran pers yang diterima Republika, Rabu (24/11). Kata dia, idealnya sistem kebijakan Supply Chain Centre dapat terintegrasi dalam kemitraan bisnis yang berlaku.

Nantinya, Satgas Kemitraan berperan sebagai pengawal program pemerintah untuk melakukan monitoring melalui sistem Supply Chain Centre. Gagasan Supply Chain Centre disikapi positif oleh para perwakilan BRI, Amartha Microfinance Karina, Telkom, dan SBM ITB yang hadir dalam FGD tersebut.

KPED Jabar sengaja menggagas Supply Chain Centre untuk mentransformasi perekonomian Jabar,  yang terintegrasi dan berdaya saing tinggi ke depannya. Supply Chain Centre menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing berbagai sektor perekonomian. Mulai dari UMKM, tekstil, industri manufaktur, sampai e-commerce. Supply Chain Centre pun berperan menghubungkan IKM dan UKM sebagai supplier, serta menghubungkan produsen dengan konsumen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika