REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah (KPED) Jabar, melalui Divisi Kajian Ekonomi dan Jasa Keuangan, giat merumuskan formula dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Belum lama ini, Divisi Kajian Ekonomi dan Jasa Keuangan KPED Jabar menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang kemiskinan ekstrem di Jabar melalui konferensi video.
Dari FGD itu tersimpulkan, pemberdayaan dengan pendampingan menjadi salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Dengan pemberdayaan yang komprehensif, rumah tangga yang terkategori miskin ekstrem diharapkan dapat menghidupi diri sendiri dan keluarga.
Hadir dalam ajang FGD tersebut, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar Taufiq Budi Santoso, Ketua KPED Jabar Ipong Witono, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar Dyah Anugrah Kuswardani, dan Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Jabar Gandari Adianti.
Asisten Ekbang Setda Jabar Taufiq Budi Santoso mengakui, pemberdayaan keluarga miskin ekstrem memang pekerjaan yang sangat krusial. Targetnya, sebut dia, keluarga miskin ekstrem itu digiring memiliki penghasilan, bangkit dari keterpurukan, dan menghidupi diri sendiri serta keluarganya. "Ini yang perlu kita dorong bersama-sama. Selain bansos, kita juga harus memberdayakan masyarakat miskin untuk bisa mendapat pendapatan,’’ kata Taufiq.
Kata dia, pemberdayaan perempuan juga diperlukan dalam mengatasi masalah tersebut. Partisipasi perempuan dalam penanganan kemiskinan, papar Taufiq, sangat penting.
Hal senada dikatakan Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Jabar Gandari Adianti. Menurutnya, peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan ekstrem. "Sekitar 1,7 persen keluarga rumah tangga miskin ekstrem merupakan rumah tangga tunggal, yang didominasi kepala rumah tangganya berjenis kelamin perempuan,’’ ucapnya.
Gandari menyebutkan, karakteristik penduduk miskin ekstrem di Jabar rata-rata berpendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian. Lalu, papar dia, mereka juga lebih dari 50 persennya berusia 15 tahun dan tidak bekerja. Sementara 48,51 persen penduduk ekstrem itu berusia 24 tahun ke bawah. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan serta jumlah anggota keluarganya empat orang.
Kalaupun bekerja, lanjut Gandari, sebagian besar di sektor pertanian, dan bukan pemilik lahan garapannya. Lalu, menurut dia, kebanyakan dari mereka memiliki sikap pasrah dalam menerima keadaan.
Gandari menuturkan, ada tiga upaya yang bisa dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Pertama, mengurangi beban hidup penduduk miskin ekstrem dengan berbagai bantuan. Misalnya, pendidikan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar, dan Bantuan Subsidi Kuota Internet.
Sementara di bidang konsumsi makanan, beban hidup penduduk miskin ekstrem dapat dikurangi dengan program Bantuan Sembako, Bantuan Pangan Non-Tunai, Bantuan Langsung Tunai, dan BLT Dana Desa. Begitu juga di bidang kesehatan, bisa disentuh PKH dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Upaya kedua adalah meningkatkan produktivitas penduduk miskin ekstrem. Penyediaan lapangan pekerjaan menjadi salah satu solusi. Selain itu, penyediaan lapangan usaha juga harus dilakukan.
Upaya terakhir, yakni penyediaan infrastruktur. Adapun penyediaan infrastruktur meliputi tiga hal. Pertama, infrastruktur dan fasilitas pendidikan. Kedua, infrastruktur dan fasilitas kesehatan. Ketiga, infrastruktur dan fasilitas ekonomi seperti pasar.
Ketua KPED Jabar Ipong Witono menyatakan, semua pihak diminta menyerap aspirasi secara langsung dari berbagai kelompok masyarakat. Hal itu akan menjadi pertimbangan Pemerintah Provinsi Jabar dalam mengambil kebijakan. "TAP menjemput suara-suara dari berbagai kelompok masyarakat untuk bisa menyajikan itu di meja gubernur. Ini semua jadi pekerjaan rumah bersama,’’ ujar Ipong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika