Yusuf mengaku telah menerima surat resmi terkait penangguhan pembebasan lahan untuk jalan tol itu. Dalam surat itu, pembebasan lahan melalui APBN hanya akan dilakukan dari Bandung hingga wilayah Banyuresmi, Kabupaten Garut. Menurut dia, apabila proses pembebasan lahan ditangguhkan, target pembangunan jalan tol pasti akan mundur.
"Kita ingin sampai Tasik. Kalau Tasik-Cilacap ditangguhkan tak masalah, karena lalu lintasnya relatif masih baik. Kalau Tasik-Bandung, jalur macet, kasihan pengguna jalan," kata dia.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim mengatakan, pihaknya akan mendorong pemerintah pusat agar dapat menyelesaikan proyek jalan tol Gedebage-Tasikmalaya sesuai rencana awal. Sebab, penangguhan pembebasan lahan pasti akan berpengaruh kepada pembangunan fisik
"Dengan keterlambatan pembangunan, akan terpengaruh ke kita. Harapan kita mendatangkan investor juga akan berkurang," kata dia.
Aslim mengatakan, pihaknya tak akan berdiam diri. DPRD Kota Tasikmalaya akan berkomunikasi terkait masalah ini ke DPR RI.
"Kalaupun tahun ini ditunda, jangan telalu lama Kita nggak boleh berdiam diri. Kita harus lakukan komunikasi dengan provinsi dan pusat, maupun ke DPR," ujarnya.
Pembangunan jalan tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap, semula dijadwalkan dilakukan dalam dua segmen. Pertama menghubungkan Bandung hingga Tasikmalaya sepanjang 95,2 kilometer. Dalam segmen pertama, pintu tol diperkirakan ada di wilayah Gedebage (Kota Bandung). Jalan tol rencananya akan melalui Majalaya, Nagrek (Kabupaten Bandung), Banyuresmi, Cilawu (Kabupaten Garut), Salawu, Cigalontang (Kabupaten Tasikmalaya), dan Mangkubumi (Kota Tasikmalaya). Ditargetkan, segmen pertama dapat dioperasikan pada 2024.
Setelah itu, baru akan dilanjutkan pembangunan jalan tol segmen kedua, yang rencananya melewati Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, hingga Cilacap, Jawa Tengah. Total panjang jalan tol itu diperkirakan 206,6 kilometer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
