REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sepakat menghapus anggaran untuk pembuatan sumur resapan pada APBD 2022 sebesar Rp 120 miliar. Keputusan itu diambil dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPRD DKI Jakarta pada Rabu (1/11).
Pada rapat anggaran di Komisi D DPRD DKI, usulan pembangunan sumur resapan pada 2022 yang awalnya diajukan Rp 322 miliar, berikutnya dipangkas hanya menjadi Rp 120 miliar. Usulan itu kemudian dibawa ke rapat Banggar DPRD DKI untuk didiskusikan lebih lanjut.
"Hasilnya, kalau di Banggar besar kesepakatan terakhir, akhirnya dinolkan," ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh saat dihubungi di Jakarta, kemarin.
Nova menyebut pihak yang mengusulkan agar dana sumur resapan di APBD 2022 dihapus adalah Ketua Banggar Prasetyo Edi Marsudi. Prasetyo yang merupakan kader PDIP juga menjabat Ketua DPRD DKI.
Usulan itu, kemudian disetujui anggota rapat Banggar DPR. Hal setelah mempertimbangkan efektivitas dan kualitas sumur resapan yang sudah dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam beberapa tahun terakhir.
"Ada beberapa masukan dari kawan-kawan, di beberapa wilayah ada yang terlihat (sumur resapan) belum bisa menangani masalah banjir, terkait masalah resapan airnya," ujar politikus Nasdem tersebut menjelaskan alasan dewan menghapus dana sumur resapan.
Pemprov DKI Jakarta pun fokus menyelesaikan sisa target pembuatan sumur resapan hingga akhir tahun ini. Hal itu menyusul dihapuskannya anggaran program itu pada 2022 oleh ketua dewan.
Hingga saat ini, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, jumlah sumur resapan yang sudah terbangun mencapai 19.042 titik atau 37.369 meter kubik. "Dan ini terus bertambah jumlahnya, karena diharapkan target akhir tahun 26.932 titik atau 53.050 meter kubik, ini yang tipe buis beton," ujar Riza di Jakarta, Kamis (2/12).
Untuk tipe modular, menurut Riza, saat ini baru mencapai 8.536 meter kubik dan ditargetkan akan bertambah menjadi 18.224 meter kubik. Dengan cara itu, pihaknya mengoptimalkan pembangunan sumur resapan sedang yang memiliki kedalaman 20 meter sebanyak 356 meter kubik.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan, pihaknya menolak usulan anggaran sebesar Rp 100 miliar lebih yang digunakan Pemprov DKI untuk pembuatan sumur resapan. Penolakan itu dilakukan pada rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2022.
Alasan untuk menghapus anggaran pembuatan drainase vertikal karena program itu dianggap tidak memberikan dampak dan manfaat dalam pengendalian banjir. Padahal, jumlah uang yang digelontorkan sudah sangat besar.
"Tahun ini diajukan sekitar Rp100 miliar sekian, ga sampai Rp 200 miliar. 2021 yang besar, Rp 416 miliar kalau tidak salah. Besar kan?" ujar Gembong di gedung DPRD DKI, Jumat (12/11).
Gembong menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang tidak menggunakan dana pembuatan sumur resapan untuk merelokasi penduduk di bantaran kali agar normalisasi dapat berjalan. Dia mengusulkan daripada membuat sumur resapan, lebih baik melakukan normalisasi sungai untuk mencegah banjir.
"Kalau dulu Pak Anies mau melakukan eksekusi dua pekerjaan, bisa selesai sekaligus. Penataan permukiman bisa tertata dengan baik kemudian pengentasan banjir juga bisa dilakukan dengan baik," kata Gembong.
Sejak awal menjabat, program pembangunan sumur resapan atau drainase vertikal menjadi andalan Gubernur Anies dalam mencegah banjir dan penurunan tanah di Jakarta. Anies mengatakan, pihaknya bahkan memberikan diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah yang memiliki sumur resapan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
