REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Pemkot Sukabumi optmistis menuntaskan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni (rutilahu). Hal ini menjadi target prioritas pada perencanaan pembangunan di 2022 dan 2023.
"Penuntasan kawasan kumuh dilakukan optimal dan harapannya berhasil menurunkan angka kawasan kumuh pada 2022 dan 2023," ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, Kamis (3/2/2022).
Hal ini disampaikan dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Sukabumi tahun 2023. Di mana, setiap SKPD ikut berupaya meningkatkan indikator makro seperti IPM, persentase penduduk miskin, dan pengangguran.
Dalam artian, setiap dinas memiliki peran memperbaiki target indikator makro. Misalnya, mengurangi kawasan kumuh dalam mendorong Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pada 2023, kata Fahmi, ada beberapa isu strategis termasuk penuntasan kawasan kumuh. Pertama pascapandemi Covid yakni pemulihan ekonomi dan vaksinasi.
Isu strategis lainnya yakni kawasan kumuh, sanitasi lingkungan dan pengelolaa sampah. Berikutnya, isu penguatan modal sosial berbasis nilai budaya dan persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024.
Sebelumnya, jumlah kawasan kumuh di Kota Sukabumi mengalami penurunan setiap tahunnya. Hingga akhir tahun 2021, kawasan kumuh di Kota Sukabumi hanya seluas 8 hektare.
"Awalnya, pada 2015 lalu jumlah kawasan kumuh di Kota Sukabumi mencapai 139 hektare," ujar Fahmi.
Namun, dengan berbagai intervensi maka pada 2021 akhirnya turun menjadi delapan hektare. Targetnya pada 2022 ini, kawasan kumuh bisa nol persen karena adanya dukungan dari berbagai pihak termasuk DPRD Kota Sukabumi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi Asep Irawan mengatakan, penuntasan kawasan kumuh dan rutilahu akan menjadi prioritas pada 2022 dan 2023. "Harapannya bisa terselesaikan dengan baik," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
