REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Pemkot Sukabumi berupaya menuntaskan kawasan kumuh di perkotaan. Caranya dengan memaksimalkan program kota tanpa kumuh (kotaku). Hal ini misalnya disampaikan Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi membuka lokakarya kota tanpa kumuh (Kotaku) secara virtual di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Selasa (24/8) lalu. "Kami memperkuat upaya penuntasan kawasan kumuh di Kota Sukabumi yang jadi perhatian khusus," kata Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, Rabu (25/8).

Salah satu masalah perkotaan yakni terkait permukiman juga menjadi masalah di Kota Sukabumi. Sehingga permukiman kumuh jadi prioritas pembangunan untuk diintervesi dengan cepat sesuai target dalam rencana pembangunan baik pusat, provinsi dan kota.

Program Kotaku yang dilaksanakan secara nasional ini ungkap Fahmi, dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh. Penanganan kotaku terintegrasi mulai pusat, provinsi dan pemkot dengan melibatkan warga sekitar, bukan sekadar program pemerintah tapi mendapatkan dukungan sepenuhnya melibatkan warga sekitar.

Dengan adanya program kotaku memberikan hak-hak hidup manusiawi kepada warga dalam meningkatkan derjaat kesehatan kepada warga. Sebab penanganan kawasan kumuh menimbulkan efek daya ungkit lainnya semakin baik

Intinya Kotaku kata Fahmi, bukan hanya fisik tapi fungsi hunian kawasan tertata baik, kesehatan warga semakin meningkat dan berharap derajat pendidikan semakin baik. Jadi program kotaku akan menghasilkan efek lainnya. Bukan infrastruktur semata. Tapi ada juga sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan kotaku. "Sehingga perlu mewujudkan permukiman layak huni yang produktif berkelanjutan," kata wali kota. 

Target pertama bagaimana memastikan penurunan luas permukiman kumuh jadi penting. Fahmi mengatakan, jangan sampai menjalankan Kotaku tapi tidak berefek turunnya kawasan kumuh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika