REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemkot Bogor berencana menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di seluruh jenjang sekolah. PTM 100 persen direncanakan akan berjalan pada awal September 2022.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Hanafi, mengatakan, PTM 100 persen akan dilakukan secara berjenjang. Sementara itu, pihaknya tengah berkoordinasi meminta rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, apakah PTM 100 persen memungkinkan dijalankan atau tidak.

“Kalau dari Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri sudah memungkinkan untuk 100 persen. Dasar itu salah satunya. Kemudian perkembangan Covid-19 kita minta rekomendasi Dinkes,” kata Hanafi kepada Republika, Senin (22/8).

Sejauh ini, kata dia, PTM 50 persen yang berjalan sejak tahun ajaran baru berjalan lancar. Bahkan tidak ada siswa dan tenaga pendidik yang terpapar Covid-19.

Kendati demikian, Hanafi menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Dinkes Kota Bogor. Lantaran belum diketahui bagaimana kondisi dan situasi Covid-19 ke depannya.

Setelah mendapat rekomendasi dari Dinkes Kota Bogor, Hanafi mengaku akan membuat surat edaran ke seluruh jenjang sekolah. Mulai dari PAUD, TK, SD, dan SMP se-derajat. Sedangkan SMA se-derajat yang berada di bawah naungan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah menggelar PTM 100 persen sejak lama.

“Karena PTM 100 persen itu sangat diharapkan. Karena slama ini Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) kurang efektif. Tapi tetap tidak menihilkan protokol kesehatan ya,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Hanafi juga menambahkan, saat ini ada aturan baru dalam menindaklanjuti kasus Covid-19 jika terjadi di sekolah. Di mana, jika semula ditemukan kasus Covid-19 memapar salah satu siswa, sekolah akan ditutup dan para siswa dilakukan test Covid-19. Akan tetapi, untuk saat ini, cukup satu kelas yang ditutup dan siswa-siswa di kelas itu yang dilakukan test Covid-19.

“Tujuannya apa? Kita tidak tahu. (Intinya) kalau di satu kelas ada yang positif, ya di kelas itu saja yang di PCR. Dan kebijakan itu yang akan kita lakukan sesuai acuan Kementerian Kesehatan,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika