Rabu 24 Aug 2022 17:24 WIB

Harga Telur Melambung, Bansos PKH Dituding Jadi Penyebabnya

Ada beberapa KPM yang menjual kembali telur yang mereka peroleh dari bansos.

Rep: Lilis Sri Handayani/ Red: Agus Yulianto
Peternak membawa telur ayam.
Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga
Peternak membawa telur ayam.

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Harga telur di pasar tradisional di Kabupaten Indramayu melambung. Penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah dinilai jadi penyebabnya.

Berdasarkan pantauan di Pasar Baru Indramayu, Rabu (24/8/2022), harga telur ayam saat ini mencapai Rp 32 ribu per kilogram. Harga itu melambung tinggi dibandingkan sebelumnya yang hanya di kisaran Rp 25 ribu per kilogram.

"Harga telur lagi naik terus," keluh seorang pedagang telur, Aji Rumongso, saat ditemui di kiosnya di Pasar Baru Indramayu, Rabu (24/8/2022).

Aji mengatakan, melambungnya harga telur itu menyebabkan penjualan telurnya menjadi anjlok. Biasanya, dia bisa menjual telur hingga lima kuintal per hari. Namun sejak harganya naik, penjualan telur berkurang separuhnya,

Menurut Aji, para pedagang  juga tidak berani untuk menyetok telur dalam jumlah banyak. Mereka khawatir, telur kurang laku hingga membuat mereka jadi merugi.

Adapun faktor penyebab kenaikan harga telur tersebut, dinilai para pedagang karena imbas dari pencairan bansos PKH dari pemerintah belum lama ini. Bansos yang dikenal warga dengan istilah rasdog itu, didalamnya terdapat beberapa item barang, di antaranya beras dan telur.

Aji berharap, Kementerian Sosial bisa memberikan bansos itu dalam bentuk uang. Dengan bantuan uang tersebut, maka penerima bansos akan menggunakannya untuk membeli beras dan telur dari pedagang pasar. "Kalau seperti sekarang, banyak pedagang dan agen telur yang merugi," ujarnya.

Aji pun pernah menemukan ada beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menjual kembali telur yang mereka peroleh dari bansos. Bahkan,  telur itu dijual murah kepada pedagang pasar dengan harga sekitar Rp 20 ribu per kilogram.

Untuk itu, para pedagang berharap agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, bisa mengevaluasi bansos tersebut. Mereka berharap agar bantuan itu diberikan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk sembako, sehingga tidak merugikan para pedagang. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement