Kamis 26 Jan 2023 21:53 WIB

Disperindag Jabar Siapkan Operasi Pasar Murah 2023

Operasi pasar murah disebut salah satu upaya pengendalian inflasi di Jabar.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Irfan Fitrat
(ILUSTRASI) Operasi pasar murah Jawa Barat.
Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
(ILUSTRASI) Operasi pasar murah Jawa Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengendalikan inflasi tahun ini. Salah satunya operasi pasar murah.

Kepala Disperindag Provinsi Jabar Iendra Sofyan mengatakan, dinasnya berperan melakukan pengendalian inflasi pada sektor hulu. Salah satu yang menjadi perhatian terkait inflasi ini adalah harga komoditas di pasaran. Karena itu, pemantauan harga dilakukan secara intensif. “Pengawasan ini harus clear soal informasi harga,” kata dia, saat agenda pemaparan program kerja Disperindag Provinsi Jabar 2023 di Bandung, Kamis (26/1/2023).

Selain itu, Disperindag Jabar menyiapkan pelaksanaan operasi pasar murah (OPM), dengan mengoptimalkan sokongan APBD. Pada 2022, Iendra mengatakan, dinasnya memanfaatkan anggaran sekitar Rp 15 miliar untuk OPM, yang bisa menjangkau 154.119 rumah tangga miskin (RTM).

Pada 2023, menurut Iendra, disiapkan anggaran sekitar Rp 10 miliar untuk OPM, dengan sasaran 118.000 RTM. “OPM diberikan khusus pada warga yang berpendapatan rendah dan sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS),” kata Iendra.

 

Dalam upaya pengendalian inflasi, ketersediaan dan pasokan bahan pokok juga menjadi perhatian. Terkait hal itu, Iendra mengatakan, Disperindag Jabar menyiapkan langkah untuk mendorong sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jabar, juga antardaerah, dalam upaya penyediaan komoditas bahan pokok. “Memang ini hanya pemicu, tapi kami terus mendorong,” ujar dia.

Selain itu, Disperindag Jabar akan mendorong peran Pusat Distribusi Provinsi (PDP). Provinsi Jabar sudah memiliki PDP, yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta. PDP ini akan menyimpan cadangan komoditas pangan, yang bisa disalurkan ketika dibutuhkan.

PDP ini bakal dikelola BUMD Provinsi Jabar, PT Agro Jabar. “PDP perannya sama kayak Bulog, dan secara bertahap PT Agro Jabar akan menyerap dan mengendalikan atau membeli bahan pokok untuk masyarakat. Untuk tahap awal ini beras,” kata Iendra.

Iendra berharap sejumlah langkah itu dapat membantu mengendalikan inflasi. Menurut dia, Jabar menghadapi tantangan yang tidak sederhana untuk mengendalikan inflasi tahun ini. Pada Desember 2022, inflasi Jabar disebut mencapai 6,04 persen secara year on year (yoy), lebih tinggi dari inflasi nasional, yang mencapai 5,51 persen.

Berdasarkan kelompok, ada sejumlah hal yang mendorong laju inflasi di Jabar. Di antaranya kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil 1,67 persen. Kemudian transportasi 1,62 persen, serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,28 persen. “Kenaikan angka ini karena dipicu kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak),” kata Iendra. 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement