REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Keinginan Pemkot Bogor untuk memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, terus diwujudkan. Progres terbaru, calon lahan seluas enam hektare sudah menjadi aset dan tersertifikasi atas nama Pemkot Bogor.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, masuknya neraca aset lahan calon kantor pemerintahan Kota Bogor saat ini, membuat rencana ini segera terealisasi. Belum lagi ditambah dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).
“Ini (pembangunan kantor pemerintahan baru) harus ada tahapan-tahapannya. Tahapan paling krusial adalah penyediaan lahan, kemudian setelah itu aksesnya, kemudian setelah itu ada perencanaan berapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dipindah,” kata Dedie, Selasa (14/3/2023).
Proses yang dilakukan saat ini, sambung Dedie, ialah menyinkronkan perencanaan detail dari jalan akses menuju lahan kantor pemerintahan baru. Selain itu, banyak hal yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut, terutama dengan pihak PT Jasa Marga.
Dedie menyebutkan, ada beberapa titik saluran air yang mengalir di sekitar area jalan tol yang perlu di treatment. “Supaya tidak menimbulkan misalnya genangan air, kemudian juga nantinya mungkin terjadi banjir dan lain sebagainya. Nanti kita akan segera agendakan pertemuan,” jelasnya.
Tahun ini, Dedie mengatakan, pekerjaan fisik yang dilakukan adalah cut and fill. Diharapkan di tahun-tahun berikutnya, pekerjaan lain yang lebih signifikan bisa dilakukan.
Dikatakan Dedie, sebagaimana tujuan pemindahan balai kota itu adalah untuk meredistribusi fungsi agar tidak semua kemacetan ada di tengah kota. Kemudian kantor-kantor pemerintah dan instansi vertikal pun demikian. Hal ini juga upaya pengembangan wilayah Kecamatan Bogor Timur.
“Kami rencanakan semacam areal olahraga untuk wilayah Bogor Timur. Agar tidak ada kesan pembangunan hanya di wilayah pusat kota saja. Tetapi kita menjangkau semua titik yang tersebar di wilayah Kota Bogor,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika