REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Pemerintah Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana Rp 11 miliar lebih dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni tahun 2023. Di tahun ini, ada 1.800-an sasaran program perbaikan rumah.
"Alhamdulillah ini juga salah satunya yang dikucurkan oleh Pak Bupati sebesar Rp 11,3 atau Rp 11,7 miliar untuk tahun ini, yang programnya satu desa satu rumah se-Kabupaten Garut," kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut Ahmad Mulyana, Rabu (15/3/2023).
"Insya Allah ini sudah launching (diluncurkan) dan uangnya sudah masuk kepada rekening penerima bantuan itu sendiri," katanya.
Dia menyampaikan bahwa perbaikan rumah tidak layak huni milik warga miskin di Kabupaten Garut dilakukan menggunakan dana dariPemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat.
"Tahun sekarang alhamdulillah kita sudah tercatat 1.800-an (sasaran program perbaikan rumah)," katanya.
Ahmad menyampaikan, bahwa sesuai dengan janji politik Bupati Garut Rudy Gunawan dan wakilnya Helmi Budiman, pemerintah kabupaten berupaya memperbaikisekitar 15 ribu rumah tidak layak huni milik warga miskin.
"Lima tahun terakhir ini kurang lebih sudah sekitar 13.700-an yang sudah terbangun dari target janji politiknya 15 ribu, dan kita tinggal sekitar 1.300an yang kurangnya, tapi mudah-mudahan dalam sisa masa kepemimpinannya ini bisa tuntas dengan baik," katanya.
Dia mengatakan, pemerintah daerah mengupayakan penanganan sisa rumah tidak layak huni yang belum diperbaiki bisa dituntaskan pada tahun anggaran 2024.
Bupati Garut Rudy Gunawan meminta Dinas Perumahan dan Permukiman menyelesaikan masalah perumahan warga. "Saya mohon masalah perumahan, permukiman, adalah masalah kemanusiaan, masalah yang berhubungan dengan kemiskinan, tentu saya berharap Perkim ke depan, karena saya mau segera pensiun, ini terus ada sesuatu inovasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
