Rabu 24 May 2023 15:42 WIB

Menlu Retno dukung pemberian gelar pahlawan bagi Mochtar Kusumaatmadja

Ia orang Indonesia pertama yang menjadi anggota Komisi Hukum Internasional di PBB.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.
Foto: AP Photo/Achmad Ibrahim
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendukung pemberian gelar pahlawan nasional bagi almarhum Profesor Mochtar Kusumaatmadja. Mochtar Kusumaatmadja diketahui pernah menjabat sebagai menteri kehakiman (1974-1978), menlu (1978-1988), guru besar Universitas Padjajaran, serta merupakan orang Indonesia pertama yang menjadi anggota Komisi Hukum Internasional yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Beliau adalah seorang diplomat ulung yang berhasil menorehkan beberapa jejak yang tidak akan terhapus dalam sejarah diplomasi Indonesia," kata Retno ketika membuka Seminar Nasional Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional Prof Mochtar Kusumaatmadja di Jakarta, Rabu (24/5/2023).

 

photo
Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Layang (Flyover) Prof Mochtar Kusumaatmadja usai diresmikan di Jalan Surapati, Kota Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi mengganti nama Jalan Layang Pasupati menjadi Jalan Prof Mochtar Kusumaatmadja. Peresmian tersebut merupakan bagian dari prasyarat dalam pengusulan Prof Mochtar Kusumaatmadja sebagai Pahlawan Nasional dari Jawa Barat. (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)
 

Menlu Retno memaparkan, tiga kiprah utama Mochtar Kusumaatmadja dalam dunia diplomasi, khususnya dalam memajukan hukum internasional, soft power diplomacy(diplomasi kekuatan lunak), serta mediasi.

Pertama, pria yang lahir di Batavia, Hindia Belanda, pada 17 Februari 1929 itu dikenal atas peran pentingnya memperjuangkan pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan.

Capaian tersebut dianggap luar biasa karena merupakan perjuangan diplomasi Indonesia selama 25 tahun yang melahirkan Deklarasi Juanda, dan kemudian menjadi hukum internasional yang diakui dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

"Indonesia berhasil memperoleh wilayah perairannya tanpa mengangkat senjata. Perairan pedalaman kita tidak lagi terpecah wilayahnya tetapi menjadi lebih utuh sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia? dan UNCLOS 1982 ini akan terus digunakan Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya, termasuk di Laut China Selatan," kata Retno, mengenang perjuangan Mochtar.

Kedua, Mochtar adalah tokoh yang mengedepankan soft power diplomacy dengan mempromosikan budaya Indonesia di kancah internasional. Upaya yang ia lakukan, antara lain, mendirikan restoran Nusantara Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada 1986, membentuk Nusantara Chamber Orchestra pada 1988, dan mengusung pameran kebudayaan Indonesia di AS pada 1990-1991.

"Semua ini dilakukan demi membangun citra positif Indonesia di mata dunia, sekaligus memperkuat jembatan kebudayaan antara Indonesia dengan negara lain," kata Retno.

Di dalam negeri, Prof Mochtar juga mendirikan Museum Konferensi Asia-Afrika yang merupakan pengingat tonggak kepemimpinan Indonesia yang menginspirasi kemerdekaan banyak bangsa di dunia pada masa itu. "Jadi pemanfaatan soft power dalam diplomasi merupakan sebuah terobosan pada masanya," tutur Retno.

Ketiga, Mochtar dihormati atas inisiatifnya dalam memediasi konflik antara Vietnam dan Kamboja. Menurut dia, upaya diplomasi Mochtar membuka jalan bagi rangkaian proses perdamaian dengan menghasilkan Ho Chi Minh City Understanding yang kemudian menjadi landasan pelaksanaan Jakarta Informal Meetings, hingga berujung pada Paris Peace Agreement yang sampai saat ini masih terus diingat setidaknya oleh Kamboja dan Vietnam.

"Sebagai menlu, beliau paham betul pentingnya stabilitas dan keamanan di kawasan dan ekspektasi dunia terhadap kepemimpinan Indonesia di dalam menyelesaikan berbagai konflik," ujar Retno.

Dengan berbagai kiprah tersebut, Mochtar memastikan bahwa Indonesia bisa tetap berdiri tegak dalam memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus terus berupaya berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia.

"Bagi saya, Prof Mochtar sudah merupakan seorang pahlawan. Karena itu, pemberian gelar pahlawan nasional bagi beliau sangatlah pantas sebagai penghormatan terhadap kontribusi beliau bagi Indonesia dan dunia, sekaligus memastikan beliau terus menjadi inspirasi bagi generasi muda bangsa Indonesia, khususnya bagi para diplomat Indonesia," tutur Retno.

Proses pemberian gelar pahlawan nasional untuk Prof Mochtar Kusumaatmadja telah diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Jabar sejak 2022. Upaya meyakinkan pemerintah pusat terus dilakukan, salah satunya menamai Jalan Layang Nasional Pasupati di Kota Bandung menjadi Jalan Mochtar Kusumaatmadja.

Pemprov Jawa Barat juga mendukung civitas academica UNPAD Bandung sebagai inisiator mengusung penggagas wawasan nusantara sebagai pahlawan nasional. Mochtar Kusumaatmadja wafat pada 6 Juni 2021 dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement