REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan tahun 2026 sebagai tahun 'puasa anggaran'. Menurut Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, langkah ini bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan mengefisienkan belanja internal agar pelayanan publik tetap meningkat.
“Tahun 2026 itu puasa untuk internal, tapi untuk eksternal layanan publiknya pesta karena alokasi pembangunan untuk kepentingan masyarakat malah meningkat dibanding tahun ini,” ujar Dedi usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jumat (31/10/2025).
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
Dedi menjelaskan, kebijakan ini diambil karena kondisi fiskal daerah sedang mengalami tekanan. Nilai APBD 2026 diperkirakan turun dari sekitar Rp 31 triliun menjadi Rp 27 triliun akibat penundaan transfer dana pusat. “Dana transfer daerah dalam pandangan saya bukan dikurangi, tapi ditunda. Karena itu adalah penundaan, di mana setiap daerah berhak atas dana yang sudah diatur. Untuk informasi, ini adalah penundaan yang suatu saat bisa dikembalikan,” katanya.
Untuk menjaga stabilitas keuangan, kata Dedi, Pemprov Jabar memangkas sejumlah belanja internal seperti perjalanan dinas, makan minum, pembayaran air dan listrik, biaya pemeliharaan, dan alat tulis kantor. Pemerintah juga, akan menata ulang unit kerja agar tidak terjadi penumpukan pegawai di kantor.
Meski menekan belanja internal, Dedi memastikan sektor publik justru mendapat prioritas. Fokus utama diarahkan pada infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, irigasi, sanitasi, dan kesehatan.
Dalam bidang pendidikan, kata Dedi, Pemprov Jabar menargetkan pembangunan dan renovasi sekolah serta penambahan ruang kelas agar serapan siswa meningkat. Ia juga menekankan pemerataan akses pendidikan di sekolah swasta bagi masyarakat menengah ke bawah, termasuk pemenuhan kebutuhan seperti buku, seragam, dan perlengkapan belajar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika