REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Para wali kota dan bupati dari 27 kota/kabupaten se-Jabar melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama, dalam komponen pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Gedung Sate, Rabu petang (21/6/2023).

Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pemerintah provinsi akan mengambil alih tujuh dari sembilan komponen pembiayaan Pilkada. Yakni, totalnya sekitar Rp 700 miliar. Sedangkan dua komponen lainnya, akan menjadi tanggungan pemerintah kota/kabupaten masing-masing.

Menurutnya, Pilkada ini dibiayai bersama oleh provinsi dan kota/kabupaten, dimana semua sembilan komponen biaya. Pemerintah provinsi, berbaik hati mengambil alih tujuh komponen. 

"Dua dari kota/kabupaten, sehingga kami mengeluarkan lebih dari Rp 700 miliar dan kota/kabupaten rata-rata ada yang 30, 50, 60. Dibawah Rp100 miliar dengan beberapa ukuran,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.

Emil berharap, kontribusi Pemprov ini bisa membuat jumlah partisipasi pemilih di Jawa Barat cukup tinggi minimal 80 persen. Selain itu, Emil berharap, kondusivitas dalam penyelenggaraan pesta demokrasi kelak dapat berjalan lancar, serta menghasilkan pimpinan yang berkualitas.

“Kalau bisa partisipasinya tembus 80 persen, karena (Pilkada) 2019 hanya 79 persen. Kondusivitas, track record kita yang baik tolong dijaga, tentunya hasilnya menghasilkan yang kita harapkan. Pemimpin yang berkualitas, amanah, membawa Jawa Barat semakin baik dari sisi progres pembangunan,” paparnya.

Emil mengatakan, kepala daerah di Jawa Barat rata-rata akan berakhir tahun ini. Maka dari itu, mekanisme Penjabat (Pj) bupati/wali kota akan ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Yakni, melalui usulan dari DPRD kota/kabupaten, Gubernur Jawa Barat dan pemerintah pusat, akan figur sementara sampai pelantikan kepala daerah dilakukan.

Mengingat akan ada jeda waktu yang cukup panjang, kata dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memprediksi pelantikan kepala daerah hasil Pilkada di November 2024 baru akan dilakukan sekitar April 2025 mendatang.

“Mayoritas akan berakhir di akhir tahun ini, nama-nama Pj sesuai aturan. Dari aspirasi daerah melalui DPRD, rekomendasi provinsi dan pusat. Nanti diputuskan oleh pemerintah pusat, siapa yang akan menjadi Penjabat bupati/wali kota di daerah masing-masing, termasuk provinsi juga, saya juga tidak bisa intervensi. Nanti diserahkan ke pemerintah pusat,” katanya.

Emil pun mendorong kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dan mitigasi dalam penyelenggaraan Pilkada serentak. Agar pesta demokrasi ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Jawa Barat.

“Bikin kampanye kreatif, jadikan pesta demokrasi yang gembira. Jabar punya saber hoax, ini bisa dilatih. Harus ada instrumen melawan pabrik hoaks, sehingga benteng pertahanan Jabar kokoh. Jabar memiliki banyak prestasi, saya titip yang akan mengakhiri jabatan untuk rajin viralkan prestasi,” kata Emil. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika