REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Willy Aditya mengapresiasi koalisi pengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres). Diketahui, koalisi tersebut berisikan empat partai politik parlemen, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Namun, dia menyinggung, pemilihan presiden (Pilpres) 2014, ketika Prabowo juga didukung oleh partai-partai besar saat itu dan membentuk "koalisi gemuk". Akhirnya, Joko Widodo (Jokowi) yang terpilih dengan Partai Nasdem yang saat itu menjadi pengusungnya.
"Toh Pak Jokowi berangkat 2014 dengan koalisi yang minimalis, Pak SBY juga berangkat dengan koalisi yang minimalis. Tentu itu jadi catatan penting bagi kita, bahwasannya koalisi besar itu tidak menjadi jaminan (menang)," ujar Willy di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
"Kadang-kadang yang obesitas banyak penyakitnya," sambungnya sambil tertawa.
Berdasarkan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2019, PDIP mengantongi suara nasional sebanyak 19,33 persen. Sedangkan rekan di koalisinya, PPP (4,52 persen), Partai Hanura (1,54 persen), dan Partai Perindo (2,07 persen). Total suara koalisi pengusung Ganjar Pranowo sebesar 27,46 persen.
Sedangkan pengusung Prabowo, Partai Gerindra (12,57 persen), Partai Golkar (12,31 persen), PKB (9,69 persen), dan PAN (6,84 persen). Serta satu partai politik di luar parlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) sebesar 0,79 persen. Total suara dari koalisi Prabowo sebesar 42,2 persen.
Adapun Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Rasyid Baswedan terdiri dari tiga partai politik, yakni Partai Nasdem (9,05 persen), Partai Demokrat (7,77 persen), dan Partai Keadilan Sejahtera (8,21 persen). Totalnya sebesar 25,03 persen.
Sebelumnya, Prabowo menyambut, baik deklarasi dukungan yang disampaikan kepadanya oleh Partai Golkar dan PAN. Klaimnya, tak ada sangkut pautnya Presiden Jokowi dalam bergabungnya kedua partai politik tersebut dalam pengusungannya sebagai bakal capres.
"Tidak ada arahan Jokowi," ujar Prabowo di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Ahad (13/8/2024).
"Jadi begini, Pak Jokowi orang yang sangat demokratis. Jadi, beliau sangat menghormati independensi dan hak setiap partai politik. Saya kira itu yang harus saya tegaskan," sambungnya.
Menurutnya, Partai Golkar dan PAN memiliki independensi dalam menyatakan sikapnya. Dalam hal ini adalah dukungan keduanya kepada Prabowo untuk menjadi bakal calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Apapun keputusan partai, partai apapun, pengalaman saya, dan keyakinan saya, saya kira semua ketua umum, beliau (Jokowi) tidak akan melarang. Tidak akan mendikte, itu yang kenyataannya demikian," ujar Prabowo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
