REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukmanul Hakim mengeklaim, baru tahu kabar Abdul Muhaimin Iskandar akan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Rasyid Baswedan. Namun, sia mengungkap, bahwa partainya akan menggelar rapat Dewan Syura pada Jumat (31/8/2023).
"Kami mendengar dari berita, tentu PKB menyikapi situasi ini mau dirapatkan dulu. Kenapa dirapatkan, karena memang di internal PKB juga perlu diskusi panjang karena ada mekanisme internal," ujar Lukmanul kepada wartawan, Jumat (31/8/2023) malam.
"Jadi besok (Jumat) akan ada rapat Dewan Syura dan Dewan Tanfidz untuk menyikapi situasi dan perkembangan politik terbaru," sambungnya.
Ia tak membantah, salah satu agenda rapat tersebut adalah untuk membahas peluang Muhaimin menjadi pendamping Anies. PKB juga akan mengajak para kyai untuk membahas wacana pasangan tersebut.
Di samping itu, dia juga tak membantah bahwa opsi Anies-Muhaimin memang diaspirasikan sejumlah pihak. Namun, hal tersebut belumlah sebuah keputusan dan masih harus dirapatkan di internal partainya.
"Perkembangan hari ini cukup membuat kita kaget, karena ternyata banyak juga yang mendorong opsi Anies-Cak Imin. Perkembangan dorongan dari temen-temen itu kita baru akan merapatkan. Jadi tunggu hasil rapatnya dulu," ujar Lukmanul.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mendapatkan informasi bahwa Anies Rasyid Baswedan dan Partai Nasdem telah meneken kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Penekenan kerja sama yang dilakukan sepihak itu disebutnya dilakukan pada Rabu (30/8/2023).
"Kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB. Untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," ujar Riefky lewat keterangannya, Kamis (31/8/2023).
"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," sambungnya menegaskan.
Partai Demokrat sendiri sudah mengonfirmasi informasi tersebut kepada Anies dan dibenarkan oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu. Partai berlambang bintang mercy itu juga dipaksa untuk menerima kesepakatan tersebut.
Untuk menyikapi hal tersebut, Partai Demokrat akan menggelar rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, keputusan terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berada di tangan lembaga tersebut.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol. Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," ujar Riefky.
Ikuti Whatsapp Channel Republika