REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Yunandar Rukhiadi Eka Perwira menyebut setidaknya ada empat belanja prioritas pemerintah provinsi (pemprov) dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2023. Salah satunya disebut terkait sektor pendidikan.

Eka mengatakan, prioritas belanja itu mengacu laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jabar. “Untuk (APBD) 2023 perubahan, ada empat prioritas. Pertama, untuk pembiayaan pendidikan, BPMU,” kata dia, Kamis (14/9/2023).

Menurut Eko, Pemprov Jabar akan mengalokasikan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi siswa kurang mampu, yang tengah menempuh pendidikan di SMA, SMK, SLB, maupun madrasah aliyah swasta. “Ini bisa kuotanya yang ditambah atau nilai bantuannya,” ujar dia.

Belanja prioritas lainnya, menurut Eko, terkait sektor kesehatan. Dalam hal ini anggaran untuk kepesertaan BPJS Kesehatan. “Di bidang kesehatan dianggarkan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, bagi masyarakat fakir miskin,” katanya.

Eka mengatakan, dana desa juga menjadi prioritas dalam APBD-P 2023. Menurut dia, dana desa ini untuk mendorong pembangunan infrastruktur, disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan desa.

Satu prioritas lainnya, menurut Eka, anggaran untuk belanja dan tunjangan pegawai, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Belanja pegawai yang kurang, terutama untuk PPPK,” kata Eka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika