REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kebutuhan rumah untuk masyarakat terus tinggi. Di Jabar, kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saat ini mencapai 3 juta unit. Pemerintah pun setiap tahunnya memberikan kuota kepada para pengembang untuk membangun MBR.
Menurut Ketua DPD Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jabar 2023-2027 Yudho Arlianto, Jabar menjadi provinsi dengan penyerapan MBR tertinggi di Indonesia. Seperti tahun 2023 ini kuota MBR dari pemerintah sebanyak 220.000 unit, 30 persennya diserap warga Jabar.
"Tapi, di sisi lain, ketersediaan lahan di Jabar pun kian terbatas," ujar Yudho usai Musda DPD Himperra Jabar, Kamis malam (14/9/2023).
Yudho mengatakan, ketersediaan lahan yang semakin terbatas membuat kebutuhan rumah MBR perlu upaya yang lebih untuk dapat dipenuhi di Jawa Barat.
"Saat ini merupakan provinsi yang menyerap MBR terbesar secara nasional, serapan MBR di Jawa Barat mencapai 30 persen setiap tahunnya sementara lahan di Jawa Barat pun terbatas tidak semua kota Kabupaten dapat dibangun MBR seperti kota Bandung," paparnya.
Menurut Yudho, berbicara MBR pastinya tidak lepas dari kuota dari pemerintah. Kalau untuk tahun ini kuota nasional 220.000. Namun hingga September ini sudah terbangun 160.000 unit.
"Jabar itu market sharenya 30 persen berarti dari total tadi sekitar 30 persen itu diserap oleh Jawa Barat dan sebagai informasi Jawa Barat nomor 1 di Indonesia untuk penyerapan MBR," katanya.
Untuk lokasi pembangunan MBR di Jabar, kata dia, tersebar di semua Jabar. Jika berdasarkan DPC mereka didukung oleh lima DPC di antaranya Bogor, Depok, Bekasi sampai dengan baratnya Pangandaran.
"Jadi kalau ditanya lokasi mana yang masih bisa dibangun, hampir semua lokasi masih bisa untuk dijadikan Perumahan Rakyat tapi kalau misalnya kita bicara komposisi atau kontribusi terbesar di Jawa Barat di mana sih untuk perumahan rakyat itu itu adanya saat ini masih Bogor Bekasi Karawang," paparnya.
Untuk Kota Bandung, kata dia, pastinya secara bisnis untuk mengembangkan program paket akan sulit. Karena harga perolehan tanahnya sendiri pun sudah cukup tinggi.
"Kecuali kalau kita mau main building atau apartemen mungkin saat ini juga masih menjadi opsi, " katanya.
Karena, kata dia, mahalnya lahan di Kota Bandung untuk MBR, pengembang mengejar ke Kabupaten Bandung seperti Soreang dan Cicalengka yang masih memungkinkan untuk lokasi MBR.
Tak hanya itu, DPD Himperra pun menuturkan tantangannya. Di antaranya regulasi. "Kalau kita bicara Perumahan Rakyat tantangan utamanya yaitu regulasi dari pemerintah. Regulasi bukan hanya tentang berapa banyak kuota yang disediakan oleh pemerintah tapi juga bagaimana untuk penyederhanaan perizinan terhadap perumahan rakyat itu sendiri," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
