Selasa 10 Oct 2023 15:10 WIB

Bupati Cirebon Ingin Semua Tenaga Honorer Bisa Menjadi PPPK

Kuota formasi PPPK 2023 Kabupaten Cirebon disebut yang terbanyak di Jabar.

Rep: Lilis Sri Handayani/ Red: Irfan Fitrat
Bupati Cirebon Imron Rosyadi.
Foto: Dok Diskominfo Kabupaten Cirebon
Bupati Cirebon Imron Rosyadi.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon disebut mendapat kuota formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) terbanyak di Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada 2023. Bupati Cirebon Imron Rosyadi berharap tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemkab Cirebon bisa diangkat menjadi PPPK.

Penginnya sih semua honorer diangkat menjadi PPPK,” ujar Bupati, Senin (9/10/ 2023). Namun, Bupati mengatakan, keputusan terkait pengangkatan PPPK bergantung kebijakan dari pemerintah pusat.

Baca Juga

Meski demikian, Bupati mengaku berupaya mendorong agar tenaga honorer bisa diangkat menjadi PPPK. Termasuk juga tenaga penunjang lainnya, seperti staf tata usaha (TU) di sekolah yang sudah bekerja puluhan tahun ataupun penjaga sekolah. “Saya akan berusaha mengangkat pegawai yang lama menjadi PPPK, termasuk di antaranya penjaga sekolah, TU, dan lainnya,” kata dia.

Pada 2023, Kabupaten Cirebon disebut mendapat kuota 4.017 formasi PPPK. Kuota PPPK ini dibuka untuk tenaga pendidikan atau guru, tenaga kesehatan (nakes), dan tenaga teknis. Perinciannya, untuk tenaga pendidikan 1.804 formasi, nakes 2.130 formasi, dan tenaga teknis 83 formasi.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah pusat yang memberikan alokasi PPPK yang cukup banyak untuk Kabupaten Cirebon,” ujar Bupati.

Bupati mengatakan, Pemkab Cirebon masih membutuhkan tambahan aparatur sipil negara (ASN) agar optimal. Terkait rekrutmen PPPK nakes, misalnya, diharapkan dapat mendukung upaya penanganan stunting, sehingga bisa mencapai target zero stunting.

“Ketika PPPK untuk formasi nakes tahun 2023 terealisasi, tahun 2024 semua puskesmas di Kabupaten Cirebon ditargetkan terpenuhi kebutuhan tenaga nakesnya dan standar pelayanan kesehatannya,” kata Bupati.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, berharap para guru honorer yang diangkat menjadi PPPK dapat bersyukur. “Biasanya gaji Rp 250 ribu per bulan, sekarang Rp 4 juta per bulan. Belum lagi jika ada tunjangan lainnya,” ujar dia.

Dengan diangkat menjadi PPPK, Ronianto mengharapkan para guru dapat bekerja secara profesional untuk mendidik para siswa, serta turut membantu membentuk karakter generasi muda bangsa yang beradab. 

 

Advertisement
Berita Terkait
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement