Rabu 18 Oct 2023 18:32 WIB

Komisi I DPRD Jabar Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang di Pemilu 2024

Politik uang hanya akan merusak demokrasi dan menyuburkan korupsi.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Gita Amanda
Tolak politik uang. (ilustrasi). Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman mengajak masyarakat menolak money politic atau politik uang.
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Tolak politik uang. (ilustrasi). Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman mengajak masyarakat menolak money politic atau politik uang.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman mengajak masyarakat menolak money politic atau politik uang. Bedi Budiman pun, mengajak tokoh masyarakat, pemuka agama, publik figur dan semua pihak menyerukan sekaligus mensosialisasikan tolak politik uang.

“Politik uang harus dilawan, harus terus disosialisasikan kepada masyarakat bahwa politik uang itu berbahaya, dan ini tugas kita bersama untuk mensosialisasikannya,” ujar Bedi Budiman, kepada wartawan, Rabu (18/10/2023).

Baca Juga

Bedi Budiman mengatakan, politik uang sangat berbahaya karena ujungnya hanya akan melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang hanya peduli terhadap kelompok atau golongannya. Nantinya, pemimpin atau wakil rakyat yang disetir oleh segelintir pemodal dan memunculkan pemimpin atau wakil rakyat yang tak punya kapasitas mumpuni sebagai pemimpin atau wakil rakyat. 

Politik uang juga, kata dia, merusak Pemilu dan demokrasi. Politik uang hanya akan menyuburkan korupsi, keputusan-keputusan yang hanya menguntungkan kelompok atau golongan tertentu karena kembali lagi politik uang politik yang berbiaya mahal. 

“Politik uang politik berbiaya mahal, menarik suara atau simpati masyarakat dengan sogokan bukan karena kepercayaan atau program. Hasilnya, tentu saja pimpinan atau wakil rakyat yang jauh dari kapasitasnya,” katanya. 

Oleh sebab itu, kata dia, politik uang harus dilawan bersama-sama. Kampanye anti politik uang harus dimasifkan kembali, dan instrumen pengawasan harus lebih ketat dalam mengawasi politik uang. Apalagi Jabar menempati posisi ketiga provinsi paling tinggi tingkat kerawanan politik uang. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement