REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bupati Bandung Dadang Supriatna tak dapat membendung kekecewaannya terhadap perusahaan-perusahaan Geotermal yang beroperasi di Kabupaten Bandung. Pasalnya, mereka dinilai kurang memperhatikan warga sekitar yang tinggal tak jauh dari lokasi perusahaan panas bumi.
Hal tersebut disampaikan Bupati Dadang Supriatna di hadapan perwakilan perusahaan Geotermal dan para kepala desa penerima dana bagi hasil panas bumi dalam kegiatan Rekonsiliasi Perhitungan Bonus Produksi Panas Bumi Kabupaten Bandung di Hotel Grand Sunshine, Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (20/12/2023).
Dadang Supriatna menyebut banyak perusahaan Geotermal yang melakukan eksplorasi panas bumi di Kabupaten Bandung, namun ironisnya di sekitar lokasi perusahaan Geotermal masih banyak warga yang belum menikmati listrik dan penerangan lampu.
"Ibarat tikus mati di lumbung padi. Mereka melakukan eksplorasi panas bumi dan menghasilkan listrik dari Kabupaten Bandung, namun masih banyak warga Kabupaten Bandung di sekitar lokasi Geotermal yang belum menikmati listrik. Ini kan ironis," ujar Bupati.
Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu meminta agar perusahaan-perusahaan Geotermal di Kabupaten Bandung lebih peduli terhadap masyarakat sekitar dengan cara mengalokasikan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk membantu masyarakat Kabupaten Bandung yang belum menikmati listrik.
Ia menyebut masih terdapat 3.000 keluarga tersebar di beberapa desa yang hingga kini belum menikmati sambungan listrik. Ironisnya, mayoritas dari mereka tinggal tak jauh dari lokasi perusahaan Geotermal.
"Saya enggak minta apa-apa. Cuma minta CSR-nya untuk masyarakat. Perhatikan masyarakat saya. Perusahaan Geotermal yang ada di Kabupaten Bandung belum membantu. Maaf saya bicara agak tinggi, karena sudah dua tahun saya enggak didengar," tutur Dadang Supriatna dengan nada tinggi.
Bupati yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung itu menyebut pihaknya meluncurkan program Bedas Caang Baranang untuk mengatasi masih banyaknya masyarakat yang belum menikmati sambungan listrik. Ia berharap perusahaan Geotermal dapat ikut bersinergi dalam program tersebut melalui konsep kerja sama pentahelix.
"Tolong disampaikan. Masa urusan begini saya harus lapor ke Menteri BUMN, lapor ke Menteri Keuangan. Kita ada program Bedas Caang Baranang, saya harap BUMN Geotermal bisa turunkan CSR-nya. Bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat. Urusan masyarakat, saya siap terdepan untuk membela masyarakat," tandas Kang DS, sapaan akrabnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga secara simbolis menyerahkan dana bagi hasil (DBH) panas bumi dengan nilai total sebesar Rp 18 miliar yang dialokasikan untuk 48 desa yang berada di sekitar lokasi eksplorasi panas bumi.
Penyaluran DBH panas bumi tersebut, kata Bupati, didasarkan pada Perbup Nomor 57 Tahun 2022. Sebelum Perbup itu lahir, desa-desa di sekitar lokasi eksplorasi panas bumi belum pernah memperoleh DBH panas bumi.
"Sebelum saya mungkin enggak ada DBH untuk desa ini. Ini pertama kali di Kabupaten Bandung. Bukan saya membandingkan. Ini bentuk kanyaah saya untuk masyarakat. DBH ini kita berikan untuk desa dan masyarakat," ungkap Kang DS disambut tepuk tangan meriah hadirin.
Namun Wakil Ketua Apkasi itu meminta para kepala desa dapat memprioritaskan penggunaan DBH panas bumi itu untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem, pengurangan stunting, meningkatkan angka lama sekolah, sarana kesehatan masyarakat, hingga beasiswa untuk anak-anak tidak mampu dan pembangunan rutilahu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
