Selasa 09 Jan 2024 15:32 WIB

Jabar Masih Kekurangan 144 SMA/SMK Negeri, Butuh Anggaran Rp 11 Miliar

Berdasarkan hitungan satu unit sekolah berskala minimal membutuhkan Rp 3 Miliar

Plh Sekda Jabar M Taufiq BS
Foto: Humas Pemprov Jabar
Plh Sekda Jabar M Taufiq BS

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Provinsi Jawa Barat (Jabar) masih kekurangan ratusan sekolah SMA/SMK/SLB Negeri. Menurut Plh Sekda Jabar M Taufiq BS, berdasarkan kajian dari dinas pendidikan ada 144 kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri level SMA/SMK/SLB. Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun sekolah ini sekitar Rp 11 Miliar.

"Karena (kita) ingin sekolah ini ada di seluruh wilayah. Ada 144 kecamatan yang ada SMA atau SMK swasta, tapi negerinya tidak ada," ujar Taufiq usai BEJA (Bewara Jawa Barat) Vol. 1 di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (9/1/2024). 

Baca Juga

Menurutnya dari hasil kajian tersebut, disimpulkan ada kebutuhan hampir 144 sekolah baru yang perlu dibangun Pemprov Jabar. "Nah ini kita resume kan Hampir 144 sekolah baru yang perlu kita bangun. sehingga seluruh Kecamatan itu ada SMA atau SMK Negerinya," katanya.

Taufiq mengatakan pihaknya merencanakan untuk mulai mencicil pembangunan di 2024 ini. Namun, sebelum membangun pihaknya akan memastikan dulu sekolah-sekolah yang sekarang masih bertempat atau melakukan kegiatannya bukan di aset pemerintah Provinsi.

 

"Jadi kita akan, namanya pindah bangun dulu sekarang beberapa sekolah kemudian nanti akan dipindahkan dari yang semula sewa atau semula berada di tempat lain itu bisa di tempat sekolah yang dibangun pemerintah," katanya.

Untuk klasifikasi sekolah yang seperti ini, kata dia, pihaknya sudah menghitung jumlah sekolahnya. Pemprov pun sudah memiliki kisaran anggarannya di APBD 2024. "Nilai rupiahnya kurang lebih mencapai lebih dari Rp11 Miliar untuk pembangunan ini, masing-masing Rp 3 miliar," katanya.

Taufiq menjelaskan, berdasarkan hitungan satu unit sekolah berskala minimal itu kurang lebih membutuhkan anggaran Rp3 miliar. "Sementara ini kita hitung tapi itu kebutuhan minimal, itu tidak termasuk aset," katanya.

Namun, kata dia, pembangunan sekolah baru juga akan berbeda di tiap daerah terutama terkait pengadaan lahan yang sangat tergantung lokasi. "Misalnya di Depok itunya harganya akan tinggi dibandingkan dengan di tempat lain, tapi kita sedang inventarisir dan kita coba kerjasama dengan Pemerintah kabupaten kota termasuk juga bagaimana memanfaatkan fasos fasum yang ada di kabupaten kota untuk bisa diakses menjadi tempat sekolah SMA atau SMK," paparnya.

Oleh karena itu, kata Taufiq, untuk pembangunan sekolah pihaknya akan memprioritaskan pada identifikasi aset yang sudah tersedia untuk bisa mengakselerasi pembangunan. 

"Ini sedang diidentifikasi kemudian nanti kita buat rencana penanganan sampai dengan itu selesai, paling tidak dalam 5 tahun ke depan itu sudah harus selesai yang 144 kita rencanakan yang kita harapkan. tapi syaratnya dan asetnya harus clear and clean dulu," paparnya. 

Dalam pembangunan sekolah baru ini, kata dia, pihaknya juga akan mengatur pendanaan sedemikian rupa karena tidak menutup kemungkinan pihak swasta untuk berkontribusi lewat CSR.

"Nanti kita juga akan mengajak Dari sumber-sumber pendanaan lainnya termasuk juga mungkin CSR Apabila ada Badan Usaha yang ingin berkontribusi juga kita bisa undang," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement